Tak Peduli Kritik Dewan dan Masyarakat, Syafrin Dishub Ngotot Berlakukan ABT Segera

RN - Meski menuai kritik dari anggota dewan di Kebon Sirih dan masyarakat luas. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo tak bergeming. Ngotot segara berlakukan account based ticketing (ABT) tahun ini juga.

"Uji coba Account Base Ticketing (ABT) launching sedang kita siapkan tahun ini," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo usai menghadiri kegiatan talk show perhubungan di JCC Senayan Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (30/9/2023).

Sistem yang disebut account based ticketing (ABT) ini akan diterapkan untuk LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan Transjakarta.

BERITA TERKAIT :
Jalur Sepeda Di Senopati Jadi Parkir Liar, Menghapus Jejak Anies?

---

Viral Tulisan Parkir Gratis Dicoret, Dishub DKI Langsung Berkelit  

---

Syafrin mengungkapkan, pada prinsipnya penerapan ABT di LRT, MRT, dan Transjakarta yang koridor utama sudah bisa dilaksanakan.

"Untuk Transjakarta untuk penerapan di bus perlu dilakukan perbaikan karena ada beberapa vendor yang belum melakukan implementasi," katanya.

Syafrin beralasan, penerapan account based ticketing (ABT) untuk efisiensi PSO ( Public Service Obligation) sesuai Pergub 113 Tahun 2019 ada 15 golongan yang gratis.

“Itu mau kita profiling identifikasi apakah benar mereka berhak mendapatkan layanan gratis atau harusnya berbayar," jelasnya. 

"Ini akan kita profiling, misalkan mereka tidak masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maka mereka tidak berhak mendapatkan subsidi PSO," sambungnya.

Ditegaskannya, pihaknya belum ada rencana membedakan tarif bus Transjakarta untuk warga ber-KTP DKI Jakarta dan warga KTP luar DKI Jakarta. "Belum ada pembedaan tarif antara warga Jakarta dan warga Bodetabek berdasarkan KTP," tegasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan, belum memiliki rencana untuk menaikkan tarif Transjakarta dari sebelumnya Rp3.500 menjadi Rp5.000.

Usulan kenaikan tarif Transjakarta tersebut disebut-sebut sebagai dampak berkurangnya APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun 2023 yang berdampak pada berkurangnya besaran Public Service Obligation (PSO) atau subsidi pemerintah untuk transportasi umum.

"Soal tarif Transjakarta Rp5.000 belum diusulkan ke DPRD DKI Jakarta, masih Rp3.500," kata Heru Budi Hartono.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan tiket berbasis ABT untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian PSO.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul menilai, penerapan tiket berbasis akun itu hanya untuk menaikkan tarif transportasi Ibu Kota.

“ABT dampaknya bisa menaikan tarif. Inikan akal bulus dan apa iya Heru Budi Hartono (HBH) sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta mau ditumbalkan Dishub," kata Adib.

Adib menduga ABT hanya konsep memutar untuk menaikan tarif. "Dan ini bisa memberatkan rakyat nantinya," ungkapnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku Pemprov DKI selalu membanggakan jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta yang tembus 11 juta orang. Namun, kata dia, tak diketahui berapa sebenarnya jumlah pasti warga asli Jakarta yang memanfaatkan angkutan umum.

Di sisi lain, jumlah masyarakat yang berasal dari Bodetabek terus berdatangan ke Jakarta sehingga kemacetan pun tetap terjadi.

"Pak Syafrin (Kepala Dishub DKI) dengan bangga 11 juta penumpang kita. Ya, 11 juta itu lebih banyak warga Bekasi, Bogor, Depok. Bukan masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta paling banyak cuma 50 persen. Ini kan penyebabnya, dari awal moda seperti itu kita bikin pun di Jakarta dan diterapkan tetap tak menghindari kemacetan," jelasnya.

"Sekarang invetarisasi saja nggak bisa. Berapa warga DKI yang naik itu? Dan berapa warga daerah naik itu? Gimana mau beda tarif, orang sekarang saja belum jelas," keluh Hasbiallah Ilyas.

Sementara para pengguna busway menilai, rencana kenaikan tarif memberatkan warga. "Kalau naik tarifnya mending kita bawa motor lebih cepet," tegas Sintia warga Jakbar.