PSI Vs PDIP Dan Karma Politik Usai MK Ketok Palu 

RN - PSI kembali menyindir PDIP. Partai pimpinan Kaesang itu membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI, Francine Widjojo, menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto terkait peringatan karma politik jelang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan batas usia capres dan cawapres. 

Francine yakin hakim Mahkamah Konstitusi independen dalam mengambil keputusan tersebut.

"PSI yakin bahwa putusan tersebut sudah melalui pertimbangan terbaik dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen," kata Francine kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

PSI menurutnya dalam posisi menghargai putusan MK terkait gugatan usia minimal capres dan cawapres. Ia menilai MK tak akan goyah dengan intervensi politik manapun.

"Partai Solidaritas Indonesia menghargai apapun putusan Mahkamah Konstitusi hari ini terkait syarat usia minimal capres dan cawapres. Tidak mempan oleh intervensi politik, dan terus mengawal demokrasi Indonesia," katanya.

Hasto melarang simpatisan, anggota, kader, hingga pendukung bakal capres Ganjar Pranowo demo ke MK jelang putusan batas usia capres-cawapres. Hasto menilai MK tak perlu didemo, lantaran kebaikan dan keburukan akan nampak pada akhirnya.

"PDI Perjuangan menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota dan kader partai serta pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak melakukan demo ke MK. Partai mencermati adanya ribuan pengamanan gabungan Polri dan TNI akan dikerahkan untuk mengamankan MK. Pengamanan yang berlebihan seharusnya tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan, dan tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (16/10).

Hasto menilai pihak PDIP tidak perlu turun untuk merespons gugatan tersebut. Menurutnya, kebaikan dan keburukan nantinya akan nampak dengan sendirinya.

"Larangan demo tersebut sangat penting karena bangsa Indonesia diajarkan falsafah baik akan terbukti dan buruk akan nampak dengan sendirinya, selain itu politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan," ucapnya.

Hasto memperingatkan ketika norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan ada konsekuensinya. Dia menyebut akan ada karma politik di setiap keputusan MK.

"Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain didemo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi," ujar dia.