Buruh Tantang Nyali Pj Gubernur DKI, Minta UMP Jadi 5,6 Juta  

RN - Ratusan buruh menggelar aksi demo. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen.

Terikan buruh dengan toa tak membuat Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias Heru keluar. Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menggelar demo tuntut kenaikan upah di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/11).

“Pj Gubernur DKI Jakarta pakai nurani dan nyalimu untuk menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2024 dan jangan tunduk pada PP 51 tahun 2023,” kata orator demo, Kamis, 16 November 2023.

Demo menuntut kenaikan UMP DKI 2024 naik 15 persen itu diikuti puluhan buruh dengan membawa atribut demo, seperti spanduk yang berisi tuntutan, bendera KSBSI. Massa demo buruh mengenakan baju yang didominasi warna merah dan hitam.

Untuk mengamankan demo buruh, kepolisian mengerahkan belasan aparat yang berjaga di luar pagar Balai Kota DKI Jakarta. Di halaman dalam dijaga anggota Brimob.

Orator demo mengatakan setiap tahun kenaikan upah minimum DKI Jakarta selalu menjadi persoalan. Buruh harus turun ke jalan untuk menuntut besaran kenaikan upah minimum.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho, akan mengakomodasi tuntutan buruh yang meminta Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 naik 15 persen menjadi Rp 5,6 juta. Tuntutan bakal dibahas dalam sidang Dewan Pengupahan DKI, Jumat (16/11) besok.

"Semua tuntutan pekerja akan kami akomodir, kami akan sidangkan besok saat sidang Dewan Pengupahan," ujar Hari saat dihubungi, Kamis (16/11/2023).

Ada beberapa pertimbangan yang akan digunakan untuk menentukan besaran UMP 2024, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan nilainya berada di rentang 0,1 hingga 0,3.

"Nanti Dewan Pengupahan tentukan nilai atau angkanya yang disepakati yang direkomendasi ke Pak Pj Gubernur," ucap Hari.

Tuntutan UMP

Sementara itu, anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari Federasi ASPEK Indonesia Dedi Hartono mengatakan buruh berharap agar kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 tetap di angka 15 persen. 

Menurut dia, buruh menuntut kenaikan UMP DKI 2024 bervariasi mulai dari 15, 20, hingga 27 persen. "Sementara tuntutan teman-teman masih yang 15 persen. Besok ya, besok itu keputusan rapat," kata Dedi sata ditemui di Balai Kota.

Namun, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun ini hanya 4,96 persen dan inflasi 1,58 persen. Artinya, bila berdasarkan formulasi tersebut, kenaikan UMP DKI Jakarta pada 2024 dipastikan tidak mencapai 4 persen.

"Kalau nggak sampai 4 persen buruh pasti kecewa dan kondisinya dengan tuntutan 15 persen juga nggak akan masuk," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan pembahasan kenaikan Upah Minimum Provinsi bakal rampung pada 31 Oktober. Setelah kegiatan aspirasi selesai, peraturan mengenai UMP pun bakal dikeluarkan.

"Aspirasi juga dilakukan, hampir finis, terakhir kita lakukan serap aspirasi 31 Oktober. Setelah itu selesai (baru) kita akan tuangkan dalam peraturan pemerintah Pengganti PP 36," ucapnya di JIExpo Kemayoran pada Jumat (27/10).

Ida kemudian menjelaskan pembahasan UMP sedang dalam proses. Ia menjelaskan kegiatan serap aspirasi sedang dilakukan dan ditarget selesai pada 31 Oktober 2023. Setelah pembahasan dirampungkan, barulah peraturan mengenai UMP dikeluarkan.

Peraturan tersebut akan merevisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menjadi acuan penetapan UMP.