Rabu,  17 April 2024

Pejabat DKI Dituding Dukung Anies, ASN: Itu Fakta Apa Mimpi Basah?

RN/NS
Pejabat DKI Dituding Dukung Anies, ASN: Itu Fakta Apa Mimpi Basah?
Anies Baswedan dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

RN - Pasangan AMIN dipastikan meraup suara siginifikan di Jakarta. Suara itu dituduh ada kontribusi dari para loyalisnya yang masih menjadi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Beredar isu kalau pejabat DKI banyak yang dukung Anies. Padahal data itu sumir, sebab PNS pastinya ketika ganti gubernur maka loyalitas akan bergeser. 

Saat ini banyak pejabat malah lebih loyal ke Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. "Akh mimpi basah itu, bukan fakta. Lha kami ASN tetap kerja berdasarkan aturan," ungkap salah satu pejabat DKI yang namanya enggan disebutkan. 

BERITA TERKAIT :
ASN DKI Banyak Yang Bolos, Tukinnya Bakal Kena Stop 
ASN DKI WFH Hingga 17 April, Jangan Kaget Kalau Urus Berkas Lemot?

Kalau tudingan itu berdasarkan fakta sebut nama aja. "Kenapa juga aneh-aneh. Kalau main tuding ngaco itu, ibarat mimpi basah yang kebelet muncrat," bebernya.

BACA EDISI CETAK RADAR NONSTOP. JAGONYA BERITA JAKARTA

Relawan Prabowo-Gibran yang juga Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto sebelumnya menuding adanya pejabat DKI dukung Anies-Cak Imin alias AMIN.

"Tingginya elektabilitas Anies Baswedan atas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kemungkinan disebabkan oleh banyaknya pejabat yang pernah diangkat oleh Anies di Pemprov DKI yang belum diganti Heru Budi Hartono," kata Sugiyanto.

Menurut Sugiyanto, para pejabat itu menduduki kursi lurah, camat, walikota, kepala seksi, kepala suku dinas, kepala dinas, hingga asisten Sekda dan BUMD.

"Kemungkinan mereka turut mendukung pencapresan Anies secara aktif dengan sembunyi-sembunyi," kata Sugiyanto.

Atas hal itulah, Sugiyanto mendorong Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono agar segera melakukan penyegaran jabatan secara total dengan merujuk pada sistem merit.

Sugiyanto mengharapkan Pemprov DKI melakukan pergantian pejabat secara transparan dan berdasarkan kriteria merit, serta menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan berdaya saing.

"Penyegaran jabatan juga diperlukan untuk menjamin independensi dan netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," demikian Sugiyanto.