Firli Nonaktif, Korupsi Bansos DKI Rp3,65 Triliun Bakal Dibongkar Tuntas KPK

RN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak lagi memiliki beban menuntaskan dugaan kasus korupsi Bansos DKI Rp3,65 triliun usai Firli Bahuri dinonaktifkan.

Diketahui, dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta Rp3,65 triliun sampai saat ini tak kunjung dilidik lembaga antirasuah itu. Padahal, aroma rasuah di pengadaan bansos DKI telah berhembus sejak awal bulan Januari 2023 lalu. 

Saat itu Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan yaitu lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.

BERITA TERKAIT :
Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor

---

Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan

---

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) sebagai pelapor dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri itu saat hadir dalam sidang Dewas KPK sempat menyampaikan sejumlah hal terkait dengan dugaan kasus rasuah yang mangkrak. Maka dengan terlepasnya beban itu, KPK diharapkan menunjukan taring-taringnya.

"Karena sebelumnya saya katakan bahwa pak Firli ini menjadi beban KPK dan sudah diputus oleh dewas KPK ini, maka beban itu sudah hilang dan tinggal melakukan prestasi kerja kedepannya oleh KPK," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada awak media, Rabu (27/12).

Boyamin berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya dalam pemberhentian Firli Bahuri, disertai dengan tidak hormat karena melanggar kode etik berat. Kendati, Boy tetap menghormati putusan Dewas itu. Dengan begitu Boy menilai KPK nantinya akan bertaji atau tidak ompong lagi.

“Sekarang lumayan  bertajilah, bergigi, tidak ompong lagi. Firli juga tidak perlu membabani KPK lagi. Dewas harus memolototi perkara yang mangkrak atau perkara-perkara yang diduga dimainkan," ujarnya.

"Saat saya ikut sidang kemarin, saya sampaikan sejumlah hal soal kasus yang diduga mangkrak dan tidak beres. Maka itu dewas KPK juga harus maksimal mengawasi kinerja KPK, jangan sampai banyak kasus yang lolos”.

Terkait korupsi bansos DKI, sebelumnya komisi III DPR meyakini KPK menindaklanjutinya. Pasalnya, dugaan itu sudah berhembus sejak Januari 2023 lalu yang mana pada saat itu KPK menyatakan akan memberikan informasi kelanjutannya jika sudah diselidiki hingga disidik.

“Pasti masih dalam proses cuma sedang mencari bukti-bukti. Kita beri waktu kepada KPK untuk menelusuri ini. Menurut saya setiap laporan tidak mungkin tidak ditindaklanjuti,” ujar anggota Komisi III DPR Santoso beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, politisi Partai Demokrat (PD) itu meminta publik agar bersabar. Sebab, yakin dia, KPK tetap menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat. 

“Sabar, saya yakin KPK akan melakukannya. KPK pasti akan menindaklanjuti laporan, apalagi disertai dengan bukti-bukti yang kuat,” tegas Santoso dengan nada yakin.