Minggu,  14 April 2024

Mafia Tanah Bikin Resah Rakyat, AHY Jangan Takut Gebuk Dan Basmi Makelar

RN/NS
Mafia Tanah Bikin Resah Rakyat, AHY Jangan Takut Gebuk Dan Basmi Makelar
Aksi demo menolak mafia tanah.

RN - Hadi Tjahjanto menitip pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hadi meminta kepada Ketua Umum Partai Demokrat yang dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berani.

Hal ini disampaikannya setibanya di Kantor Kementerian ATR/BPN. Hadi mengatakan, program-program yang telah dijalankan ATR/BPN akan terus dilanjutkan kembali. Termasuk di antaranya target 100 kota lengkap.

Salah satu pesan yang penting adalah menggebuk mafia tanah. Diketahui, makelar tanah marak di Jabodetabek dan sejumlah daerah. 

BERITA TERKAIT :
AHY Teriak Mafia Tanah, Fraksi Demokrat DPRD DKI Denger Ya...
AHY Dicecar DPR Soal 78 Pejabat BPN Kesandung Masalah Hukum

"Kemudian yang kedua, melanjutkan program PTSL. Paling nggak di tahun 2024 ini 120 juta bidang sudah selesai," kata Hadi, kepada awak media, Rabu (21/2/2024).

Prioritas berikutnya ialah mendorong penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah (PP) 18 terkait dengan memberikan hak kepada pengusaha untuk carbon trading. Hadi melanjutkan, juga akan didorong implementasi pengadaan bank tanah agar segera dilanjutkan untuk mencapai target.

"Karena untuk kepentingan investasi, juga untuk kepentingan masyarakat. Itu yang saya sampaikan ke Pak AHY," ujarnya.

Tak ketinggalan pesan yang paling penting ialah menyangkut mafia tanah. Ia menekankan, penyelesaian mafia tanah menjadi fokus utama ATR/BPN. Hadi juga mengingatkan AHY agar tak perlu takut dengan mafia tanah.

"Mafia tanah dengan itu saya sampaikan adalah fokus yang utama. Gebuk mafia tanah! Nggak usah takut!," kata Hadi.

"Tapi untuk mereduksi mafia tanah di antaranya adalah program sertifikasi, program pendaftaran tanah. Itu justru salah satu kunci untuk gebuk mafia tanah," sambungnya.

Adapun Hadi Tjahjanto sendiri meninggalkan posisinya sebagai Menteri ATR/BPN karena naik menggantikan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Pelantikan Hadi dilakukan sesuai Surat Keputusan Presiden RI Nomor 34-P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.