RN - Sudah memasuki buku sejak awal tahun 2024, seharusnya banyak BUMD di DKI Jakarta yang memaparkan keuntungan (deviden) dari tahun sebelumnya.
Sehingga nampak laporan, apakah deviden tercapai atau malah merugikan BUMD tersebut.
Demikian pernyataan itu dilontarkan oleh Wahyu salah satu presedium Aliansi Pemuda Jakarta (APJ), Sabtu(24/02/2024)
BERITA TERKAIT :Nicke Widyawati Didepak Dari Pertamina, Saatnya Cuci Gudang BUMN?
Nggak Mau Kalah Dari Gen Z, Emak-emak Kader dan PKK Penjaringan Ikut Pelatihan Komputer
Semisal sebut Wahyu, mengambil contoh salah satu BUMD DKI Jakarta yaitu Jakarta Propertindo (Jakpro).
Dimana sejak tahun 2023, proyek pembangunan dibawah kendali Jakpro sejumlah proyek mangkrak lantaran tidak ada kesolidan di jajaran direksi BUMD tersebut.
Seperti tidak berjalannya proyek ITF Sunter maupun LRT tahap 2. Sehingga membuat keuangan JakPro jebol.
"Melihat suasana dari luar masyarakat bisa saja JakPro baik-baik saja. Tetapi itu semua bisa jadi topeng belaka. Karena hasil pemantauan APJ dalam jajaran Direksi banyak yang "merasa-rasa" Direktur Utama JakPro, karena jajaran Direksi tidak solid mendukung segala kebijakan maupun keputusan yang sudah diambil oleh Dirut,"ucapnya.
Wahyu menegaskan, jika ajaran JakPro solid mungkin saja JakPro sudah mengeluarkan laporan deviden tahun 2023.
"Jangan sampai di tahun anggaran 2024 JakPro malah minta tambahan modal dengan alasan untuk penyelamatan. Padahal di dalam JakPro, jajaran Direksi tidak tepat dalam menganalisis maupun membuat rencana pengembangan bisnis.
"APJ mengingatkan Dirut JakPro agar berhati-hati dalam tahun 2024 ini. Karena bulan-bulan ke depan akan ada Pilkada DKI Jakarta,"tandasnya.
Wahyu menambah, jajaran Direksi bisa saja melakukan gerakan-gerakan tackling yang berbahaya bagi Dirut JakPro.
Hal itu bisa membuat Dirut JakPro diangkat menggunakan tandu untuk keluar dari lapangan sebagai pemain yang cedera.