Sopir Bus Maut SMK Lingga Kencana Tersangka, Bos Putera Fajar Kapan, Hallo Pak Polisi?

RN - Sadira ditetapkan menjadi tersangka. Sopir bus Putera Fajar pembawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok itu dinilai lalai dan merenggut 11 nyawa di Jalan Raya Kampung Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024). 

Sadira dijerat pasal UU LLAJ dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Hal ini ditegaskan Dirlantas Polda Jabar, Kombes Wibowo.

Sementara di media sosial, ramai soal pemilik bus PO Putera Fajar yang belum juga diperiksa. Desakan ini lantaran bus tersebut uji berkala (KIR) sudah habis.

BERITA TERKAIT :
Lulusan SMK Di Jabar Kenapa Gak Laku, Gak Matching Dengan Kebutuhan Industri

---

Dugaan Pelecehan di SMKN 56, Praktisi: Dunia Pendidikkan di Jakut Sedang Tidak Baik-baik

---

Menurut Wibowo, penetapan tersangka terhadap Sadira dilakukan setelah pihak penyidik mengumpulkan sejumlah bukti dan meminta keterangan terhadap 13 saksi dan dua di antaranya merupakan saksi ahli. Hasilnya, pengemudi bus Putera Fajar yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana dianggap lalai atas kondisi bus yang tak laik jalan tapi yang bersangkutan memaksakan untuk terus jalan.

“(Tersangka) Terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan tapi terus dipaksakan jalan. Hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka," ungkap Wibowo.

Namun pihak kepolisian juga masih membuka peluang adanya tersangka lain dalam kasus kecelakaan maut tersebut. Untuk Sadira sendiri atas kelalaiannya, Sadira dikenakan Pasal 311 ayat 5 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda Rp 24 juta.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI memastikan perusahaan otobus (PO) yang mengoperasikan bus tanpa adanya izin atas uji KIR akan dibawa ke jalur hukum. Menurut catatan Kemenhub RI, Bus Trans Putera Fajar yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok tidak memiliki izin angkutan, dan status lulus uji berkala berlaku hingga 6 Desember 2023.

Artinya, bus yang mengalami kecelakaan itu tidak diuji berkala perpanjangan setiap enam bulan sekali. Padahal, setiap PO diwajibkan melakukan uji berkala armada busnya.

"Kami meminta agar setiap PO bus dapat secara rutin melakukan uji berkala pada kendaraannya sesuai dengan yang tercantum pada Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, telah dinyatakan bahwa uji berkala (KIR) wajib dilakukan oleh pemilik. Bagi kendaraan yang telah beroperasi tentunya secara berkala yakni setiap 6 bulan wajib dilakukan uji berkala perpanjangan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam keterangannya, Ahad (12/5/2024).