DPR Minta Polisi Usut Kasus Anak 10 Tahun Dipaksa Push Up 100 Kali

RADAR NONSTOP - Anggota DPR RI dari Komisi X, Nizar Zahro meminta polisi mengusut kasus pemaksaan push up 100 kali anak 10 tahun di salah satu sekolah dasar di Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat.

"Karena sudah terjadi hukuman yang berlebihan, sebaiknya aparat penegak hukum segera bertindak agar kasus serupa tidak terulang kembali," kata Nizar kepada awak media, Selasa (29/1/2019).

Menurut Nizar, hukuman ala militer tidak pantas diberikan kepada peserta didik sekolah dasar. Apalagi yang bersangkutan masih di bawah umur.

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

"Penunggakan SPP bukan bentuk pelanggaran, maka tidak pantas diberikan hukuman," tegas Nizar.

Masalah penunggakan iuran SPP disebut kerap dialami siswa khususnya di sekolah-sekolah swasta. Kepala sekolah pun dituntut turun tangan mencari jalan tengah dan solusi alih-alih menggunakan kekerasan.

"Seharusnya kepala sekolah cukup memanggil orangtua siswa untuk menyelesaikan pembayaran SPP," ujarnya.

Ia menambahkan apabila keadaan ekonomi yang bersangkutan tidak memungkinkan, kepala sekolah harus mampu memfasilitasi agar siswi itu mendapatkan program bantuan pemerintah. Misalnya program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Terlebih saat ini alokasi anggaran untuk pendidikan cukup besar.

"Sangat disayangkan anak tidak mampu dihukum gara-gara tidak bisa bayar SPP," tutupnya.

Sebelumnya, diduga akibat belum melunasi SPP, seorang siswi kelas IV sekolah dasar di Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dihukum push up sebanyak 100 kali. Akibat kejadian itu, siswi bersangkutan mengalami trauma dan sudah sepekan enggan kembali ke sekolah lantaran takut mendapatkan hukuman tambahan.