RN - DPRD DKI Jakarta nampaknya tidak peka dengan amarah rakyat. Disaat DPR dan beberapa daerah memotong duit tunjangan, para politisi Kebon Sirih itu tetap cuek.
Hingga kini, DPRD belum juga memotong fasilitas mewah dan tunjangan wah. Bahkan, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin belum memberikan jadual rapat soal evaluasi anggaran tunjangan dan fasilitas dewan.
Seperti diberitakan, DPRD DKI mendapatkan tunjangan jumbo. Setiap bulannya bisa menghasilkan gaji Rp 130 juta sampai dengan Rp 149 juta.
BERITA TERKAIT :Aktivis Jakarta Kenapa Gak Teriak Soal Tunjangan DPRD, Sudah Dapat Sosper?
Dasco Muncul Saat Situasi Demo Anti DPR Landai?
Untuk tunjangan rumah bisa tembus Rp 70 juta per bulan. "Belum ada jadual rapat, harusnya ketua dprd inisiatif dan jangan sampai rakyat marah," ucap sumbet radar nonstop di DPRD, Selasa (2/9).
Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengajak seluruh pihak untuk menjaga ibu kota dari upaya perusakan fasilitas umum saat berlangsungnya aksi unjuk rasa (unras).
Ia menegaskan, masyarakat perlu tetap tenang, menjaga kedamaian, serta tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum tentu kebenarannya. "Saya mengajak semua untuk tidak terprovokasi," ujar Khoirudin, Selasa (2/9).
Sementara pengamat politik, Adib Miftahul menuding kalau DPRD DKI seperti tidak peka dengan luapan emosi rakyat yang kesal dengan gaya hidup mewah para politisi. "Jangan dianggap remeh gerakan rakyat," bebernya.
Baca Harian Radar, Terbit Setiap Hari Senin Sampai Dengan Jumat.
DPRD kata Adib belum menjadi sasaran demo lantaran konsentrasi massa ke Gedung DPR. "Karena gedung DPR di Jakarta, kalau daerah kan yang jadi sasaran DPRD," bebernya.
Dari pantauan wartawan, Gedung DPRD DKI saat ini dijaga ketat TNI. Tank atau panser sudah bersiaga di gedung wakil rakyat tersebut. "Jaga mas, perintahnya disuruh jaga," tegas anggota TNI yang namanya enggan disebutkan.
Diketahui beberapa daerah seperti, DPRD Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sudah membatalkan kenaikan tunjangan seluruh anggota DPRD tahun anggaran 2025. Kesepakatan itu telah disetujui seluruh fraksi dan pemerintah.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menyampaikan pembatalan itu atas kesepakatan seluruh fraksi dan pemerintah daerah di Tangerang. Muhamad mengatakan pembatalan itu sebagai respons atas aspirasi demonstrasi mahasiswa serta masyarakat.
Rancangan kenaikan tunjangan untuk tahun 2025 tertuang dalam Perbup Nomor 1 yang mengatur kenaikan besaran tunjangan bagi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang menjadi Rp 43,5 juta untuk Ketua. Sementara, besaran tunjangan bagi Wakil Ketua sebesar Rp 39,4 juta dan Rp 35,4 juta untuk anggota DPRD.
Namun, dengan adanya pembatalan kebijakan tersebut, aturan terkait tunjangan kembali merujuk pada Perbup Nomor 94 Tahun 2023 dengan besaran jumlah kenaikan Rp 35 juta untuk Ketua, Rp 34 juta untuk Wakil Ketua, serta Rp 32 juta untuk anggota.
Populer Berita
