Jakarta Gak Ada Duit, Mimpi Benyamin Soal MRT Masuk BSD Amsiong

RN - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie pupus. Mimpi Benyamin yang sudah gembar-gemmbor kalau MRT masuk ke BSD ternyata isapan jempol.

Padahal, Benyamin juga sudah melempar bola dan meminta pembahasan MRT bisa segera terealisasi dan Tangsel dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Sementara Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pembangunan transportasi publik di Jakarta yang mencakup wilayah tetangga membutuhkan satu blueprint. 

Heru menyebut pembangunan itu tentunya tak dilakukan karena APBD Jakarta tak bisa menembus luar Jakarta.

"Jadi blueprint-nya harus bersama-sama, Bappenas harus menciptakan, Kemendagri harus mem-back-up kebutuhan sekitar Jakarta, jadi blueprint-nya misalnya masalah transportasi ya udah blueprint-nya kita tetapkan tadi sampai Karawang LRT, mungkin sampai Purwakarta, MRT juga gitu, mungkin sampai BSD. Permasalahannya kan masalah APBB, APBD DKI tentunya tidak bisa menembus sampai luar batas DKI," ujar Heru Budi dalam program d'Rooftalk detikcom, Rabu (10/7/2024).

Heru mengatakan rencana ini bisa saja terwujud asalkan wilayah tetangga Jakarta mau bersama-sama menyisihkan APBD. Dia mengatakan Pemprov DKI juga siap untuk memberi subsidi tiket.

"Nah ini kan harus ada kebijakan, nah begitu juga dari kabupaten kota yang di sekitar Jakarta ya harus menyisihkan APBD-nya untuk membangun bersama-sama, misal contoh saya kan, contoh saya berinisiasi sampai Medan Satria Bekasi, saya waktu itu komitmen ya sudah kita bangun sampai Medan Satria MRT, tetapi kalau itu jadi ya semua ticketing segala macam sementara waktu masuk Pemda DKI dong. Nah, nanti hitungan kalau sudah jalan sudah, baru kita atur," ujarnya.

"Nah itu konsep saya pertama, begitu juga ketika masuk ke Tangerang dan seterusnya. atau bagi hasil atau pemerintah pusat menyuntikkan itu supaya ini bisa berjalan dengan baik, kalau nggak ya nggak mungkin," tambahnya.

Dia mengatakan Pemprov DKI siap untuk memberikan subsidi. Namun, katanya, pemerintah pusat harus memberikan kewenangan penuh ke Pemprov DKI untuk mengatur urusan pembangunan transportasi publik di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

"Jadi kalau otorita itu ada di mana misalnya otoritas itu di bawah Kementerian Perhubungan, kemarin waktu rapat dengan ratas kalau itu untuk kepentingan umum ya silakan tetapi bagaimana dengan subsidi yang sudah diberikan oleh Pemda DKI? DKI bertanggung jawab terhadap subsidi yang ada, kereta, apa dan seterusnya ini tergantung kemudian berhubungan konsepnya, itu mungkin," ujarnya.

"Saya rasa mungkin dan itu bisa asal diberikan kewenangan penuh kepada Pemda DKI untuk menata mengatur ya tentunya pendapatan ticketing segala macam hanya Pemda DKI," sambungnya.