Orang Bekasi Malas Bayar Pajak, PBB Nunggak Sampai Rp 1 Triliun 

RN - Orang Bekasi malas bayar pajak. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kota Bekasi, Asep Gunawan mengatakan bahwa potensi piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tembus Rp 1 triliun. 

"Yang jelas piutang PBB itu dulu datanya dari  KP PBB, data tersebut masih banyak yang harus di ferivikasi dan validasi. Jadi yang satu triliun baru potensinya aja," ungkap Asep Gunawan.

Dirinya menjelaskan bahwa harus ada validasi lapangan disetiap Kelurahan yang di lakukan oleh masing masing Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD), atau bahkan di pihak ketigakan. 

BERITA TERKAIT :
Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi 

---

Pengusaha Sawit Digeber, Nusron Teriak Anggaran Bocor 300 Triliun

---

"Langkahnya harus ada verifikasi dan validasi harus ada pendataan yang door to door dari tiap kelurahan. Apakah nanti di pihak ketigakan atau aparatur lapangan kita untuk mendata betul - betul masih ada ngga tanahnya," terang Asep. 

Dirinya khawatir jika data piutang PBB berbeda dengan kondisi di lapangan.Namun meski begitu dirinya enggan mengatakan bahwa temuan yang ada salah. 

"Jangan-jangan tanah Pemda ikut kedata, kan tanah Pemda nga ada PBB nya. Bukan salah datanya yang dari Ketua DPRD, tapi harus di validasi, piutangnya betul satu trilyun tapi harus di validasi," jelasnya. 

Sementara, terkait rencana kenaikan PAD tahun ini sampai Rp 5 triliun, Asep Gunawan mengatakan bahwa masih dalam tapan diupayakan. Salah satu langkahnya dengan kordinasi dan komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di berikan tugas tambahan memungut pajak dan retribusi.

"Kita usaha untuk  genjot PAD, kita lakukan kordinasi dan komunikasi dengan OPD yang ada tugas tambahan  pungut pajak atau retribusi. Hari ini evaluasi Bappenda. Target sudah diatas yang di tetapkan. Tapi saya tidak puas,ingin lebih lagi karena di akhir tahun saya pengin pajak dan retribusi tercapai lebih dari tahun kemarin. Saat ini sudah diatas 53 persen dua minggu lalu," klaim Asep. 

"Target BPHTB, pajak daerah, dan retribusi dan  belum ada laporan keseluruhan, nanti kita sampaikan sampai minggu terahir. Tapi kita ingin naik dari tahun lalu, "ucapnya lagi. 

Asep mengatakan akan memberikan hadiah dan sanksi kepada OPD penghasil di setiap pekanya. Bahkan jika ada yang belum tercapai tahapan targetnya akan di hukum dengan cara di pisahkan posisinya pada saat Apel pagi. 

"Kita persiapkan riwed dan panismen,OPD yang belum target akan di bariskan di depan. Begitu juga dispenda akan ada perwakilan yang di hukum, tapi alhamdulillah sudah diatas 50 persen dari masing-masing UPTD pendapatan," katanya. 

Sementara Sekda Kota Bekasi, Junaedi mengatakan pihaknya optimis target PAD tahun ini akan tercapai. Terkait piutang PBB dirinya meminta agar Dispenda melakukan penagihan-penagihan ke Wajib Pajak (WP). 

"Kita optimis jangan pesimis kalo itu ada aturan dan regulasinya. Kalo memang ada piutang kita tetep lakukan penagihan - penagihan.Itu kan kewajiban ranah bappenda untuk melakukan langkah dan cara seperti apa?,"ungkap Junaedi. 

Sekda menambahkan bahwa target PAD tahun ini sebanyak Rp 3,2 Trilyun namun dirinya belum mendapatkan laporan secara rinci terkait capaian saat ini. 

"Kalo sekarang target Rp 3,2 T , kalo ada target lima Trilyun  ya kita dukung. Bagaimana dengan  catatan tim kita bekerja tentunya semua Pemkot dan Dewan sama-sama duduk bareng jangan hanya mengatakan. Bagaimana kita melakukan tim kita harus kerja. Kita berharap nanti PAD Kota Bekasi jadi tiga besar Sejabar. setiap minggu kita evaluasi," pungkas Sekda.