.png)
RADAR NONSTOP - PKS dan Partai Gerindra disarankan menjadikan penyerahan LHKPN ke KPK sebagai salah satu syarat Cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno.
Meskipun belum menjadi penyelenggara negara, tapi LHKPN dianggap perlu. Sebab, para Cawagub itu, bila nanti terpilih otomatis juga akan menjadi penyelenggara negara.
Apalagi Sandiaga Uno juga rajin menyerahkan LHKPN kepada KPK sebelum terpilih menjadi Wagub DKI Jakarta.
BERITA TERKAIT :Di Depok, PKS Depak PKB Tapi Rangkul Golkar
Gerindra Tegaskan Tak Ada Hambatan Prabowo Rangkul PKS, Aspirasi Gelora Dilepeh?
“LHKPN kan untuk penyelenggara negara, mereka kan belum sebagai penyelenggara negara? Bila mau dan dijadikan syarat, bagus juga dilaksanakan sebagai calon penyelenggara negara sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan anti korupsi yang dipelopori KPK,” ujar Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri, Soni Sumarsono melalui via grup whatsapp, Jumat (1/2/2019).
Hal senada juga dikatakan, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad, semua Cagub dan Cawagub saat bertanding di Pilkada juga menyerahkan LHKPN ke KPK sebagai salah satu syarat.
“Tiga Cawagub itu kan juga nantinya sebagai penyelenggara negara dan sebagai wakil gubernur, mestinya sama dong, dan harus,” ujar Syaiful Jihad.
Bahkan, tambah Syaiful Jihad, KPK sendiri sering mengatakan jangan memilih Cagub dan Cawagub yang tidak jujur memberikan laporan LHKPN.
“Nah, KPK sendiri statementnya begitu, jangan memilih yang tidak jujur (walaupun sudah menyerahkan tapi tidak jujur jangan dipilih). Nah, masa ia nih 3 Cawagub PKS itu nggak mau menyerahkan LHKPN? Kasihan banget warga Jakarta ‘dipaksa’ punya Wagub seperti itu,” ucap Syaiful Jihad.
“Penyerahan LHKPN ke KPK juga harus masuk dalam tatib pemilihan Cawagub yang sedang disusun oleh DPRD,” harap Syaiful
