Hamburkan APBD Rp4 Miliar Renovasi Ruangan Ketua DPRD DKI, CBA: Ketua Kader PKS Mestinya Tahu Mubazir

RN - Seluruh ruang yang berada di lantai 10 gedung DPRD DKI Jakarta dibongkar habis. Padahal, ruangan Ketua DPRD Jakarta masih bagus atau layak.

Informasi yang didapat, anggaran renovasi ruangan untuk Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut sebesar Rp 4 miliar. 

Dengan adanya pembongkaran ruang tersebut, kinerja pimpinan rakyat Jakarta itu tak berjalan maksimal. Padahal kegiatan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 sudah mulai aktif, setelah dilantik pada 26 Agustus 2024 lalu. 

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta

---

Perombakan seluruh ruang di lantai 10 gedung DPRD DKI itu dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat Jakarta. Sebabnya, ruang di lantai 10 masih layak untuk digunakan dalam melayani warga ibu kota

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi geleng-geleng kepala dengan sikap PKS DKI yang membuang-buang duit rakyat untuk mengistimewakan ruang kerja Ketua DPRD DKI lantai 10 gedung DPRD. 

Diketahui, lantai 10 itu merupakan ruang Ketua DPRD DKI Jakarta. Untuk periode 2024-2029 pimpinan DPRD DKI dari PKS bernama Khoirudin. 

Ia pun heran mestinya partai Islam bisa mengelola ABPD untuk hal-hal yang penting demi kemaslahatan warga Jakarta, bukan kesenangan pribadi. 

"Ketua DPRD Jakarta dari PKS harusnya tau soal mubazir Karena Partai islam. Anggaran Rp4 miliar biasa digunakan banyak manfaat. Jangan sampai kufur nikmat. Atau memang sedang menikmati kekuasaan sampai-sampai lupa diri," tuturnya. 

Di sisi lain, Uchok Sky menilai, renovasi ruang Ketua DPRD DKI ini yang diuntungkan Sekretaris Dewan (Setwan). Biasanya juga dalam perombakan gedung pemerintah ini berujung adanya dugaan korupsi. 

"Tapi sebenar renovasi ini yang enak para PNS yang duduk di sekretariat DPRD, dong, mereka menikmati , anggaran sebesar Rp 4 - 5 miliar. Yang tiap tahun melakukan rehab dan hal ini  bisa dilihat ada dugaan korupsi, dan pemborosan anggaran," tutupnya.