Usai Kasus Fufufafa Viral, Gibran Ngaku Loyal Ke Prabowo

RN - Desas-desus kalau Jokowi menolak masuknya PDIP dalam barisan koalisi Prabowo dibantah. Gibran mengaku, kalau itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih.

Gibran Rakabuming menyatakan Prabowo atau 08 memiliki wewenang penuh untuk menentukan susunan kabinet pemerintahan yang akan datang.

"Kita menghormati keputusan beliau, kita loyal ke beliau. Dan saya yakin nanti akan dipilih orang-orang terbaik untuk menempati posisi-posisi itu," kata Gibran saat meninjau pergelaran Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVII di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (12/10).

BERITA TERKAIT :
Kurang 160 Ribu Dokter Spesialis, Prabowo Minta India Bantu Indonesia

---

Sudah Gak Corona Lagi, DPRD DKI Cari Tempat Rapat Yang Cihuy Bahas RAPBD 2025

---

Gibran yakin Prabowo memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan tokoh-tokoh yang akan menjadi menteri di kabinetnya.

Diketahui, sebelumnya Gibran terseret kasus viralnya akun Fufufafa. Akun tersebut telah menyindir banyak tokoh seperti Prabowo, SBY dan lainnya.

Tapi pihak Istana Negara sudah membantah soal Fufufafa terkait Gibran.

"Saya yakin beliau sudah menimbang-nimbang dengan matang siapa-siapa yang akan masuk. Dan sekali lagi keputusannya ada di Pak Presiden terpilih," ujarnya.

Putra Presiden Joko Widodo itu juga menanggapi pertemuan jajaran Petinggi PKS dengan Prabowo Jumat (11/10) malam kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan PKS sepakat menjalin kerja sama di Pemerintahan 2024-2029.

"Selamat bergabung (PKS)," kata Gibran saat ditanya mengenai pertemuan Prabowo dengan PKS.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengonfirmasi akan ada jatah di kabinet buat PDIP apabila jadi masuk koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Muzani belum mengungkap nama maupun posisi kementerian untuk PDIP. Pada kesempatan itu, Muzani mengonfirmasi bahwa Prabowo sudah memanggil sebagian nama-nama menterinya.

"Insyaallah ada," kata Muzani di kompleks parlemen saat ditanya soal jatah calon menteri dari PDIP di dalam kabinet Prabowo, Jakarta, Rabu (9/10).