.png)
RN - ROB yang melanda di sejumlah wilayah membuat penilaian bagi Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Seperti melanda wilayah Lodan Raya, RE Martadinata, Muara Angke, Muara Baru.
Seharusnya Walikota Jakarta Utara dapat mengantisipasi melalui usul-usulan dalam program penanganan banjir atau ROB.
Padahal penanganan banjir di Jakarta sendiri merupakan prioritas Pemerintah. Apalagi penanganan ROB dapat melalui usulan program multiyears.
BERITA TERKAIT :Hadiri Maulid Nabi, Walikota Jaksel Resmikan Kantor Sekretariat DMI Pasar Minggu
Prihatin Warga Sampai Curhat Banjir, Aktivis '98' Desak DPRD dan PJ Evaluasi Walkot Jakut
Namun sampai saat ini, ROB pun masih menghantui warga Jakarta Utara baik yang tinggal di pinggiran laut dan sekitarnya.
Selain ROB juga persoalan Penataan Pedagang Kaki Lima pun menjadi keluhan masyarakat di Jakarta Utara.
"Walikotanya bisa kerja gak sih..?, Harusnya bisa antipasi dan usulkan pembuatan tanggul. Padahal dari sebelum Covid-19 kan walikotanya itu-itu saja. Ya kalau emang ada yang lebih baik mending diganti saja walikotanya;"ujar Rohman salah satu warga Lodan Raya, Jumat(20/12/2024).
Terkait persoalan aspirasi itu, dibenarkan oleh Dewan Kota Jakarta Utara. Bahkan, banyak keluhan-keluhan masyarakat kepada dirinya.
Namun, Sidik tidak bisa mewujudkan keinginan warga mengingat bukan wewenang dirinya.
"Memang ada aspirasi ke pihak kami untuk meminta pergantian walikota.Terkait penanganan Banjir Robb dan maraknya PKL yang di sudut jalan danau Sunter Islamic Center Waduk Cincin Bolevard Kelapa Gading, Walikota dinilai tidak serius menanganinya. Mengenai ganti walikota bukan wewenang saya, "ujar Sidik Ketua Dewan Kota.
