RN - Normalisasi Kali Krukut Jakarta Selatan akan digeber pada tahun 2026. Untuk antisipasi hujan dan banjir, DPRD DKI Jakarta meminta dilakukan pengerukan pada tahun 2025.
Selain itu, rumah di pinggir kali juga harus dibersihkan (gusur-red). Permintaan ini dikatakan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. Dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus bergerak cepat menormalisasi Kali Krukut yang luapannya membuat banjir kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ia menegaskan, hal tersebut harus menjadi perhatian serius.
Berdasarkan data BMKG, kalau musim hujan di Jakarta akan terjadi dari November 2025 hingga Desember 2026. Jika normalisasi pada tahun 2026, maka kawasan Kemang bakal terus kebanjiran.
BERITA TERKAIT :Kali Krukut Dilebarin, Penlok Terbit Bakal Munculkan Para Mafia Tanah
"Kami menyambut baik inisiatif dari Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memprioritaskan penanganan aliran Kali Krukut sebagai bagian dari upaya mengurangi banjir di wilayah Kemang. Korban genangan dan kemacetan akibat luapan sungai ini harus menjadi perhatian serius," kata Khoirudin kepada wartawan di Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Khoirudin menyarankan agar Pemprov DKI memulai dengan melakukan pengerukan saluran air di sekitar Kali Krukut. Mengingat, normalisasi penuh baru dimulai 2026 dengan pembebasan lahan dan penetapan lokasi (penlok).
"Pembersihan dan pengerukan sementara aliran sungai serta saluran air masuk di sekitar Kali Krukut-agar pada musim hujan berikutnya, aliran air dapat sedikit lega dan tidak langsung meluap," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemprov untuk memastikan pompa dan sistem deteksi di Kemang berjalan optimal. Tak hanya itu, ia juga meminta agar bangunan-bangunan ilegal di badan sungai untuk ditertibkan karena menghambat aliran.
Lebih lanjut dia mengatakan Pemprov DKI bisa melakukan revitalisasi ruang terbuka hijau dan taman resapan di sekitar aliran Kali Krukut untuk mengurangi aliran permukaan langsung ke sungai.
Selanjutnya Khoirudin memastikan DPRD akan memantau pelaksanaan normalisasi Kali Krukut ini. Pihaknya juga bakal meminta laporan berkala dari Pemprov DKI mengenai progres penetapan lokasi hingga pembebasan lahan.
"DPRD juga akan memastikan anggaran terkait tersedia, dan bahwa dampak sosial (relokasi warga terdampak) dikelola dengan adil dan manusiawi," ujar dia.
