.png)
RN- Komunikolog Politik dan Hukum Nasional Tamil Selvan angkat bicara soal pagar laut yang katanya sudah ada sejak 2014. Dirinya menyatakan bahwa ungkapan tersebut tidak substansial dan kental nuansa politisnya.
"Kenapa ngak sekalian bilang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ini kan pernyataan seolah mau mencuci tangan pihak-pihak tertentu yang diduga terlibat agar seolah itu pagar bukan pada zaman menjabatnya dia," ungkap Akademisi Universitas Dian Nusantara ini, Jumat (24/1/25).
Kang Tamil mengatakan kalau mau ditarik kebelakang, artinya sertifikat di laut itu bisa dilakukan karena berubahnya zonasi garis batas pantai, dan berubahnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dugaannya hal tersebut, sudah disetting pada saat pembahasan perdanya, maka besar kemungkinan oknum kepala daerah dan oknum pimpinan legislatif terlibat.
BERITA TERKAIT :Usai Dedi Mulyadi Teriak Bongkar, Pemprov Jabar Panik Soal Pagar Laut, Awalnya Ngaku Benar Kini Jadi Salah
Gaduh Pagar Laut, PSN PIK 2 Hingga Lahan Milik Aguan Dicabut?
"Maka saya katakan ini mega skandal, ngak perlu kita menyalahkan swasta, yang bajingan adalah oknum pejabat yang utak-atik aturan untuk mendapat keuntungan pribadi," jelasnya.
Menurut Tamil, barier utama pertanahan di Indonesia adalah BPN dan terkait serifikat diatas pagar laut Tangerang maka BPN Kab. Tangerang yang bertanggung jawab.
"Saya sedang mengumpulkan data yang valid dan segera akan laporkan resmi BPN Kab. Tangerang ke KPK dengan cq Kepala Kantor dan Kasi-Kasi terkait," tandasnya
