.png)
RN - Dosa dan borok Ridwan Kamil alias RK mulai terkuak. Tim transisi Pemprov Jabar membongkar aksi RK selama memimpin tanah pasundan.
Yang terungkap salah satunya adalah Masjid Al Jabbar. Wisata religi ternyata tersimpan utang yang menggunung. Jumlah utangnya mencapai miliaran rupiah.
Fakta tersebut pertama kali diungkapkan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi. Dalam unggahan di media sosialnya, Dedi bersama tim transisi Pemprov Jabar sedang membahas sumber dana pembangunan Masjid Raya Al Jabbar.
BERITA TERKAIT :Artis Fariz RM Sedot Sabu & Ganja, Kasih Upah Sopir 200 Ribu Untuk Beli Narkoba
Pram-Doel Dilantik, Anies Ahok Rukun Hingga FBR Dan Forkabi Akur
Dijelaskan, masjid yang dibangun di atas tanah seluas 25,99 hektare ini mengeluarkan total anggaran mencapai Rp 1,2 triliun.
Dari total anggaran itu, sebagian anggarannya ternyata menggunakan dana bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020-2021 yang diterima Pemprov Jabar Rp 3,4 triliun.
Rupanya, dana PEN itu kemudian digunakan untuk pembiayaan insfratruktur jalan sebanyak 68 kegiatan dengan anggaran Rp 950 miliar, pengairan irigasi Rp 28 miliar, penataan air limbah Rp 10 miliar, rutilahu Rp 877 miliar hingga ruang terbuka seperti taman dan alun-alun di 12 titik sebesar Rp 165 miliar.
Selanjutnya infrastruktur pariwisata dengan total 15 kegiatan Rp 173 miliar, revitalisasi pasar 12 kegiatan Rp 137 miliar, pembangunan pasar kreatif Rp 11,3 miliar, hingga sektor sosial kesehatan Rp 816 miliar.
Diketahui saat Pilkada 2024, RK bersama kader PKS yakni Suswono maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Untungnya RK-Suswono keok satu putaran dengan Pramono Anung-Rano Karno.
"Infrastruktur perkotaan bangunan publik seperti creative center dengan tiga kegiatan memakan anggaran Rp 21 miliar. Kemudian, infrastruktur perkotaan dan sarana peribadatan seperti Masjid AlJabar sebesar Rp 207 miliar," kata Dedi dikutip Rabu (5/2/2025) kemarin.
"Biar seluruh warga Jabar tahu utangnya digunakan untuk apa," imbuhnya.
Saat dikonfirmasi, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin membenarkan pembangunan Masjid Raya Al Jabbar sebagian anggarannya menggunakan dana PEN. Bey menyebut Pemprov Jabar saat ini sudah membayar pokok dari pinjaman tersebut.
"Rp 207 miliar dari PEN, sampai sekarang yang udah dibayarkan baru pokoknya, cicilannya Rp 500 miliar ya selama delapan tahun, kan cicilannya langsung dari pinjaman Rp 3,4 triliun," kata Bey.
Bey menambahkan, utang tersebut tidak berbunga. Meski tidak berbunga, namun Pemprov Jabar harus mengembalikan seluruh pinjaman PEN.
Oleh karena itu, Bey menyebut Dedi Mulyadi yang akan menjadi gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 ingin seluruh utang itu terbayar lunas.
"Pak Dedi mulai sedang mencoba melunasi langsung, kita lunasi langsung ataukah mungkin ada kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa. Jadi saya datang ke sini kan sebagai penjabat gubernur dan PEN itu sudah ditetapkan oleh gubernur sebelumnya (Ridwan Kamil)," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono meminta Pemprov Jawa Barat mengevaluasi total pembangunan Masjid Al Jabbar apakah benar-benar berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19.
"Saat bicara pembangunan Masjid Al Jabbar, apakah pembangunan itu sudah masuk RPJMD, sudah masuk rencana kerja dinas, bener nggak pembangunan Al Jabbar itu bisa memulihkan ekonomi karena dana itu didapatkan dari dana PEN," tegas Ono.
Ke depannya, Ono mengusulkan masjid tersebut ke depan untuk dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) sebagai destinasi wisata religi.
"Ke depan menurut saya, Al Jabbar di BLU saja. Biar mereka secara mandiri mengelola Al Jabbar sebagai tempat ibadah, sebagai wisata religi dan bisa membangkitkan UMKM di wilayah sekitarnya. Jangan lagi membebankan APBD," ucap Ono.
Ono pun mengkritisi Gubernur Jabar sebelumnya Ridwan Kamil yang dianggapnya tak mampu membuat sistem pengelolaan dan pemeliharaan Masjid Al Jabbar dengan baik.
"Catatan saya bahwa pemerintahan Ridwan Kamil itu hanya mampu membangun bangunan yang ikonik, yang megah, yang wah tapi belum sampai pada wilayah bagaimana pemeliharaan, bagaimana pengelolaan," tutup dia.
