.png)
RN - Isu anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir makin nyata. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil sepakat dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebelumnya, pihak Istana menyebut kalau anggaran IKN belum dibuka. Tapi menurut Nasir, sejauh ini tidak ada yang mendesak untuk melanjutkan proyek ambisius bekas Presiden Joko Widodo tersebut.
"Saya sepakat dengan Prabowo untuk menunda dulu anggaran untuk IKN atau mengurangi anggaran untuk IKN karena memang tidak urgent di sana, tidak ada urgensitas," kata Nasir pada Political Show CNNIndonesia TV, Senin (10/2) malam.
BERITA TERKAIT :Makna Dan Falsafah Jawa Soal Keris Prabowo Untuk Jokowi
Jokowi Curhat & Sering Disalahkan, Dampak 'Gerakan Adili Jokowi'
Nasir menyatakan di tengah kondisi ekonomi hari ini yang lebih penting adalah memastikan sektor perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan.
Ia menyebut efisiensi anggaran hari ini turut menimbulkan kekhawatiran gejolak sosial di tengah masyarakat.
"Misalnya tadi orang yang punya pasir enggak bisa menjual pasir karena tidak laku dan sebagainya," ucapnya.
Sementara itu anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mengatakan penundaan pembangunan IKN adalah keputusan tepat Prabowo.
"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak , tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya," kata Indra dalam keterangan tertulis, Senin (10/2).
Indra mengapresiasi rencana Prabowo yang ingin IKN menjadi ibu kota politik pada 2028 mendatang atau satu tahun sebelum masa jabatannya berakhir.
Ia menilai rencana itu menunjukkan Prabowo tak sekadar mementingkan kepentingan pribadi dan membebani kementerian/lembaga terkait.
"Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan," ujar Indra.
Di sisi lain, Indra mengatakan upaya Prabowo memblokir anggaran pembangunan IKN melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani imbas efisiensi anggaran.
"Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman," jelas Indra.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ia menjelaskan blokir itu bertalian dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka usai pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kata Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).
Jokowi sebelumnya enggan berkomentar mengenai isu anggaran IKN. Ia beralasan pembangunan IKN sekarang sepenuhnya di bawah kewenangan Pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Tanyakan ke Kepala Otorita IKN, tanyakan ke Pemerintah," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2).
Jokowi mengaku sampai sekarang masih menjalin hubungan baik dengan Basuki Hadimuljono yang kini menjadi Kepala Otorita IKN. Hanya saja, komunikasi mereka saat ini hanya sebatas urusan pribadi.
Dikutip dari CNBC Indonesia, emiten properti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mengatakan proses rencana pembangunan proyek perusahaan di IKN yang menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) masih berjalan.
Sistem pembangunan itu didorong oleh Otorita IKN (OIKN), dan menurut Direktur CTRA Harun Hajadi kedua belah pihak masih aktif berkoordinasi.
"Sampai saat ini kami tidak mendapatkan pemberitahuan adanya penundaan ataupun lainnya, proses masih berjalan seperti biasa," kata Harun saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa (11/2/2025).
Adapun Ciputra Group sedang menjalankan proses rencana pembangunan 10 tower apartments untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 20 rumah tapak untuk eselon 1. Harun mengatakan lokasi proyek tersebut berada di zona 1C (bagian Selatan) dan 1B (tengah).
