RN - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump naik turun. Kini Trump melunak soal perang dagang yang dia lontarkan sejak dilantik menjadi Presiden AS.
Trump mengatakan terbuka negosiasi dengan negara-negara yang ingin menghindari kebijakan tarif impor yang dicanangkannya.
Melansir Reuters, Sabtu (29/3/2025), Donald Trump mengatakan negosiasi bisa dilakukan setelah pemerintah AS mengumumkan kebijakan pengenaan tarif pada 2 April mendatang.
BERITA TERKAIT :Indonesia Masuk Daftar Penghambat Perdagangan AS, Total Ada 58 Negara
Berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan sejumlah negara termasuk Inggris telah mendekati Amerika Serikat untuk mencoba membuat kesepakatan dan menghindari pengenaan tarif timbal balik.
"Mereka ingin membuat kesepakatan. Itu mungkin terjadi jika kita bisa mendapatkan suatu keuntungan untuk kesepakatan itu," kata Trump.
"Tetapi ya, saya tentu terbuka untuk itu (negosiasi). Jika kita bisa melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan kita," sambung Trump.
Ketika ditanya apakah kesepakatan atau negosiasi dapat dilakukan sebelum 2 April, Trump berkata hal ini tidak dimungkinkan. Sebab baik untuk negosiasi atau membuat kesepakatan dibutuhkan proses yang memakan waktu.
"Tidak, mungkin nanti. Itu membutuhkan proses," jawab Trump kepada wartawan.
Trump menambahkan, akan mengumumkan pengenaan tarif yang menargetkan industri farmasi. Tetapi ia menolak memberikan rincian lebih jauh terkait kapan atau besaran tarif yang akan dikenakan.
Tarif 25 Persen
Donald Trump sebelumnya mengumumkan pengenaan tarif 25% atas mobil dan truk ringan impor mulai minggu depan. Kebijakan ini semakin memperlebar perang dagang dan industri otomotif diperkirakan akan menaikkan harga mobil.
"Yang akan kami lakukan adalah mengenakan tarif 25% untuk semua mobil yang tidak dibuat di Amerika Serikat," kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, dikutip dari Reuters, Kamis (27/3/2025).
Kebijakan ini rencananya akan dimulai pada 3 April 2025. Trump melihat tarif sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan guna mengimbangi pemotongan pajak yang dijanjikannya dan untuk menghidupkan kembali basis industri AS yang telah lama menurun.
Klik TV Radar Nonstop Di YouTube
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggambarkan langkah tersebut sebagai hal buruk bagi bisnis. Sementara Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebutnya sebagai serangan langsung terhadap pekerja Kanada.
"Kami akan membela pekerja kami, kami akan membela perusahaan kami, kami akan membela negara kami, dan kami akan membelanya bersama-sama," kata Carney kepada wartawan di Ottawa.