.png)
RN - Lama tak bersuara, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) muncul. Dia meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi.
JK menyatakan, MBG sebaiknya diserahkan pada pemerintah daerah, bukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Diketahui MBG adalah program prioritas Prabowo. Anggaran MBG tahun 2025 adalah Rp 171 triliun. Anggaran ini naik dari sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.
BERITA TERKAIT :Prabowo Sebut Makan Bergizi Gratis Jadi perhatian Dunia, Bakal Sasar 82 Juta Orang
"Evaluasi pelaksanaan. Kan semuanya dievaluasi. Bukan evaluasi project, tidak. Evaluasi pelaksanaan," tutur JK kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini berkata, evaluasi pelaksanaan bisa mencakup lembaga yang menyelenggaralan MBG. "Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) di lokalkan?" tutur JK.
Menurutnya, beban BGN terlalu berat bila harus menyelenggarakan MBG di seluruh wilayah hingga tingkat kecamatan.
Untuk itu, JK menyarankan agar pelaksanaan program MBG bisa diberikan pada pemerinrah daerah.
"Kalau ini kan BGN sampai ke kecamatan, mana bisa. Serahkan ke daerah saja pelaksanaan contohnya," ucap JK.
