.png)
RN - Pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kalau PHK semakin mengkhawatirkan.
Puan meminta pemerintah proaktif dan hadir langsung dalam menyejahterakan kehidupan rakyat.
"Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh dapur rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).
BERITA TERKAIT :Korban PHK Di Jakarta Tewas Gantung Diri, Malu Dengan Keluarga Istri Karena Nganggur
Dirut Sritex Beli Tanah Dan Bayar Utang Dari Duit Kredit Bank, Ngakunya Untuk Modal Kerja
Berdasarkan data per 20 Mei 2025 dari Kementerian Ketenagakerjaan terdapat ada 26.454 pekerja yang di PHK. Angka ini naik signifikan dari sebelumnya.
Puan pun menilai kenaikan angka PHK itu bukan sekadar statistik. Namun, kata dia, hal itu menjadi pengingat jika krisis ketenagakerjaan telah semakin parah di Indonesia.
"Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera," ujarnya.
Puan pun mendorong pemerintah merespons dengan strategi yang konkret. Dia juga meminta pemerintah menyiapkan mitigasi yang jelas untuk mengantisipasi tingginya angka pengangguran di Indonesia.
"Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia," imbuh dia.
Ucapan Puan menjadi momok warganet. "Bu Puan jangan wacana aja dong, sebagai ketua DPR harus gercep," ungkap Mirno, korban PHK yang kini menganggur.
Bapak dua anak ini menyatakan, dirinya kena PHK lantaran omzet perusahaan tempatnya kerja ambruk. "Saya dan ratusan karyawan lain kena PHK dari perusahaan," beber warga Bekasi, Jawa Barat ini.
