RADAR NONSTOP - Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Wahyono menyebutkan data ICW salah. Data ICW tidak valid soa DKI Jakarta sebagai daerah penyumbang terbanyak pegawai negeri sipil (PNS) korupsi.
Demikian ditegaskan Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Wahyono. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta merupakan daerah paling tegas menindak pegawai yang korupsi.
"Tegas, DKI hebat, paling hebat. Coba cek, daerah lain belum ada yang berani memberhentikan, DKI sudah berani," kata Wahyono pada wartawan, Rabu (20/2/2019).
BERITA TERKAIT :Pemprov DKI Gencar Gaungkan Anti Korupsi, Coba Dong Audit Kekayaan Pejabat CKTRP?
3.568.212 Ikuti Seleksi CPNS, Peserta Jangan Percaya Beking Dan Calo
Sebelumnya, ICW mengatakan Pemprov DKI Jakarta dan Kemenhub paling banyak menyumbang PNS yang melakukan korupsi.
Lebih lanjut Wahyono menyebut, tindakan tegas Pemprov DKI Jakarta dilakukan sejak 2011. Bagi pegawai yang terbukti melakukan korupsi, kata dia, langsung diberhentikan.
"Kami sudah sejak 2011. 2011 sampai sekarang, kalau ada kena korupsi, langsung diberhentikan," ujarnya.
Wahyono mengaku tidak memegang data saat dimintai konfirmasi. Namun dia memastikan angka PNS yang korupsi tidak seperti yang disebutkan ICW. "Nggak benar (datanya)," sebut Wahyono.
Sekedar diketahui, ICW menyebutkan rata-rata 350-an PNS terjerat korupsi setiap tahunnya. PNS pelaku korupsi paling banyak dari Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, ICW mencatat tren korupsi PNS banyak terjadi di lingkungan kementerian, khususnya Kementerian Perhubungan. Sementara di kalangan pemerintahan provinsi, PNS Pemprov DKI Jakarta paling banyak terlibat kasus korupsi.