RN - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membuka polemik keracunan. Menkes menyebut sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tak layak.
Kata Menkes SPPG yang menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Oleh karenanya, ia mengatakan pemerintah akan memperketat proses standardisasi buntut maraknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah.
BERITA TERKAIT :Keracunan MBG Di Jakarta, Makan Mie Goreng Bau Busuk & Perut Mual
MBG Jadi Cawe-Cawe DPR, Siapa Sosok Yang Kuasai Kuota?
Tak hanya standar SPPG, Budi mengatakan pihaknya juga bakal memperketat proses kontrol terhadap bahan baku yang digunakan hingga proses penyajian kepada penerima manfaat atau siswa.
"Kita tadi sudah bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengontrol proses dari persiapannya. Mulai dari pemilihan makannya, kemudian pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa," ujarnya.
Investigasi MBG
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan investigasi menyeluruh kasus keracunan massal program MBG yang terjadi di berbagai daerah.
Prabowo juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah ditutup sementara. Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan instruksi itu telah ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga.
"Atas petunjuk dan arahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (28/9).
"SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi," lanjutnya.
Zulhas mengatakan salah satu evaluasi yang ditekankan di antaranya adalah kedisiplinan, kualitas, serta standar kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan aktif dalam proses perbaikan program MBG.
"Jadi baik Pemda, kementerian/ lembaga terkait harus bersama-sama aktif lakukan
Jalan Terus
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan evaluasi dilakukan secara serius.
Evaluasi kata dia, melibatkan seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Saya dan seluruh jajaran pemerintah sangat prihatin dan menyampaikan simpati kepada para siswa dan keluarga yang terdampak. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kejadian ini," ujar Cak Imin di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (27/9).
Menurutnya, evaluasi dan perbaikan ini dilaksanakan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Cak Imin menegaskan bahwa seluruh dapur MBG wajib memenuhi standar operasional, termasuk memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi, sertifikasi halal, serta bukti penggunaan air layak pakai.
"Itu kewajiban yang harus ditegakkan di semua dapur MBG," tegasnya.
Ia menambahkan, program MBG bukan hanya soal memberikan makan gratis, melainkan memastikan bahwa makanan yang diterima anak-anak adalah makanan yang higienis, aman, dan berkualitas.
Meskipun tengah dievaluasi, Muhaimin menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan.
"MBG adalah investasi masa depan bangsa. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sesuai kata Presiden bahwa ini adalah rintangan yang harus kita hadapi dalam proses awal menjalankan program besar. Yang terpenting kita harus berani memperbaiki dan membenahi setiap prosesnya," ujarnya.
Populer Berita
