Target Pajak Naik, Empati Turun: Wajah Baru Penegakan di Jakarta Selatan

RN –  Pemerintah Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, kembali menggelar aksi tegas namun diklaim humanis terhadap para penunggak pajak. Sebelas objek pajak di wilayah tersebut kini ditempeli stiker besar bertuliskan “Penunggak Pajak”,  sebuah cara yang disebut pemerintah sebagai langkah edukatif untuk meningkatkan kesadaran publik sekaligus mengejar target pendapatan daerah Rp15 triliun pada tahun 2025.

Camat Pesanggrahan, Agus Ramdani, menegaskan bahwa pemasangan stiker dilakukan sesuai prosedur, tanpa paksaan, dan dengan pendekatan persuasif.

 “Kami tetap mengedepankan cara yang baik dan humanis,” katanya. Namun di lapangan, banyak warga menilai aksi itu lebih mirip hukuman sosial versi birokrasi ketimbang upaya membangun kesadaran pajak.

BERITA TERKAIT :
Uang Negara Bocor di Meja Pajak dan Cukai

---

Sementara itu, Plt Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Pesanggrahan, Widi Astuti, menyebut kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari. Petugas akan menyasar berbagai titik di Kelurahan Petukangan Selatan, Petukangan Utara, dan Bintaro.

 “Total ada sebelas objek pajak yang kami pasangi tanda,” ujar dia.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi Pemkot Jakarta Selatan dalam mengejar target pajak Rp15 triliun tahun depan, naik dari realisasi Rp14,44 triliun atau 99,43 persen capaian tahun 2024. Pemerintah menganggap capaian ini bukti keberhasilan sistem pajak daerah. Namun bagi sebagian warga dan pengamat kebijakan publik, angka-angka itu justru menutupi realitas lain karena masih banyak warga yang tak mampu melunasi pajak akibat tekanan ekonomi pasca-pandemi dan kenaikan biaya hidup.

Tak sedikit yang menilai bahwa kebijakan tempel stiker hanya menunjukkan wajah keras birokrasi terhadap masyarakat kecil, sementara para pengemplang pajak besar dan pemilik properti elite di kawasan mewah justru jarang tersentuh.

Di tengah upaya mengejar target triliunan rupiah, publik berharap pemerintah tidak sekadar mengejar angka dengan cara mempermalukan, tetapi juga membangun sistem pajak yang adil, transparan, dan berpihak pada yang lemah.