Serang TGUPP Gagal, DPRD DKI Pro Miras Garap Pansus Rotasi Jabatan 

RADAR NONSTOP - Ada-ada saja DPRD DKI Jakarta. Hanya gara-gara Anies Baswedan melakukan rotasi jabatan para politisi Kebon Sirih menggarap Pansus Rotasi Jabatan.

Kabar beredar, kalau pansus itu digalang oleh para politisi yang pro miras atau yang tidak setuju penjualan saham bir. Sebelum pansus, DPRD itu menggarap pergub tim percepatan pembangunan gubernur atau TGUPP. 

"Gagal di TGUPP kini pansus. Biasalah manuver para dewan pro miras," ungkap anggota dewan yang namanya enggan disebutkan.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mempersilakan DPRD membentuk panitia khusus atau pansus rotasi pejabat DKI. 

Chaidir menegaskan dia tak ada kepentingan apapun dalam perombakan pejabat DKI itu.

Chaidir menyampaikan, pihaknya telah terbuka ihwal rotasi tersebut. BKD sudah memaparkan alasan rotasi, khususnya penurunan jabatan atau demosi yang dialami beberapa PNS eselon II dalam rapat bersama Komisi A Bidang Pemerintahan pada Rabu, 6 Maret 2019.

Bahkan, lanjut Chaidir, BKD menyerahkan berkas berisikan alasan perombakan sesuai permintaan anggota dewan. Dia mengatakan jawaban BKD sudah detail dan sesuai dengan prosedur.

Komisi A DPRD memutuskan membentuk pansus terkait dugaan pelanggaran dalam rotasi pejabat DKI yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhir Februari lalu. Keputusan komisi ini baru sah jika seluruh anggota dewan menyetujuinya dalam rapat paripurna.

Wakil Ketua Komisi A William Yani menyebut jawaban BKD tak detail, apalagi soal demosi lurah dan camat. Anggota dewan, kata dia, juga mempertanyakan kenapa aparatur sipil negara (ASN) yang kena rotasi berjumlah masif. Selain itu, DRPD perlu mengetahui apakah ada tes sebelum perombakan.

Sebelumnya, usulan pembentukan pansus ini disampaikan setelah Komisi A  menerima laporan soal adanya dugaan jual beli jabatan dalam rotasi pejabat DKI.

William mengaku mendapat cerita dari beberapa lurah dan camat soal adanya subjektivitas pimpinan dalam rotasi pejabat DKI kali ini. 

Ada juga laporan bahwa pejabat tak mengetahui alasan mengapa dia terkena demosi. Dia menilai ada kejanggalan dalam mutasi 1.125 pejabat yang tanpa lelang itu.