Dari Dolar USA Hingga Israel (ILS), Pejabat Kementerian PUPR Ibarat Pengepul Duit

RADAR NONSTOP - Luar biasa. Pejabat di lingkungan Kementerian PUPR ternyata berbagai mata uang asing.

Hal itu terkuak dari pengembalian yang diduga terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Total hingga kini (Jumat 5/4), KPK menerima pengembalian uang dari 69 orang pejabat.

Uang yang dikembalikan dari dolar Amerika (USA) hingga duit Israel. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, mata uang itu mulai dari rupiah Indonesia (Rp), dolar Amerika Serikat (USD), dolar Singapura (SGD), dolar Australia (AUD), dolar Hong Kong (HKD), Euro (EUR), poundsterling Inggris (GBP), ringgit Malaysia (RM), yuan China (CNY), won Korea Selatan (KRW), bath Thailand (THB), yen Jepang (JPY), dong Vietnam (VND), dan shekel baru Israel (ILS). 

BERITA TERKAIT :
Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui

---

Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor

---

- Rp 33.466.729.500
- USD 481.600 (dikonversikan menjadi Rp 6.820.539.600)
- SGD 305.312 (dikonversikan menjadi Rp 3.192.793.797)
- AUD 20.500 (dikonversikan menjadi Rp 207.080.750)
- HKD 147.240 (dikonversikan menjadi Rp 266.018.508)
- EUR 30.825 (dikonversikan menjadi Rp 490.094.380)
- GBP 4.000 (dikonversikan menjadi Rp 74.285.000)
- RM 345.712 (dikonversikan menjadi Rp 1.199.669.627)
- CNY 85.100 (dikonversikan menjadi Rp 179.442.588)
- KRW 6.775.000 (dikonversikan menjadi Rp 84.421.911) 
- THB 158.470 (dikonversikan menjadi Rp 70.496.964)
- JPY 901.000 (dikonversikan menjadi Rp 114.386.455) 
- VND 38.000.000 (dikonversikan menjadi Rp 23.204.281) 
- ILS 1.800 (dikonversikan menjadi Rp 7.113.280)

Jumlah yang telah dikonversikan itu apabila ditotal maka kurang lebih Rp 46 miliar. Total uang itu disita KPK dari 75 orang, yang sebagian di antaranya yaitu 69 orang mengembalikannya ke KPK. KPK menduga uang-uang itu diberikan secara massal pada para pejabat PUPR demi mulusnya proyek SPAM.

"KPK menduga pembagian uang pada pejabat Kementerian PUPR terjadi massal pada puluhan pejabat di sana terkait proyek sistem penyediaan air minum," imbuh Febri.

Namun dalam pusaran kasus ini, KPK menduga PT Wijaya Kusuma Emindao (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) memberikan suap pada pejabat PUPR demi memenangi lelang proyek SPAM 2017-2018. Hasilnya, kedua perusahaan itu menang lelang 12 proyek dengan nilai Rp 429 miliar.

Suap diduga senilai 10 persen dari nilai masing-masing proyek. Duit haram itu kemudian diduga dibagi lagi, yaitu 7 persen untuk kepala satuan kerja (Kasatker) dan 3 persen untuk pejabat pembuat komitmen (PPK).