.png)
RADAR NONSTOP - Partai Demokrat meminta Prabowo dan Jokowi membubarkan koalisi masing - masing. Capres 02 bubarkan BPN dan Capres 01 bubarkan TKN.
Begitu disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik. Dia mengatakan jika masih ada koalisi dan membentuk dua kubu tersebut, sama saja dengan masih memelihara permusuhan. Dengan adanya dua kubu itu, berpotensi terjadi benturan di kemudian hari.
"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," kata Rachland dalam akun twitternya, Minggu, (9/6/2019).
BERITA TERKAIT :Civil Society Minta KPU Tidak Diintervensi Opini Liar Pasca Pilkada DKJ
Gelar Tasyakuran Di Dapil II Jakarta Utara Bareng Akar Rumput Demokrat, Bunda Neneng Mulai Gaspoll Menangkan Pasangan RK-Suswono
Rachland menambahkan, saat ini proses pemilihan presiden sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan di MK tersebut, yang mengajukan gugatan adalah individu yang menjadi capres-cawapres, bukan dengan atas nama koalisi, sehingga tak masalah jika koalisi dibubarkan.
"Siapa pun nanti yang setelah sidang MK menjadi presiden terpilih, dipersilakan memilih sendiri para pembantunya di kabinet. Kenangan partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem Presidensial," ujar Rachland.
Baik Jokowi dan Prabowo, diminta untuk bersama-sama bersikap benar dalam situasi seperti ini. Karena saat ini rakyat sangat membutuhkan sikap yang baik dan sikap yang tepat dari kedua tokoh tersebut untuk menurunkan tensi politik di Tanah Air.
"Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," pungkasnya.
