IPW Ingatkan Pansel Capim KPK Bekerja Keras

RADAR NONSTOP- Indonesian Police Watch (IPW) mengingatkan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja keras agar mampu melahirkan pimpinan atau komisioner KPK yang tegas.

Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, pimpinan yang tegas dimaksudkan agar KPK mampu membongkar kasus-kasus korupsi besar tidak tebang pilih dan bukan kasus korupsi ecek-ecek dengan banyak pencitraan besar.

"IPW memberi catatan ini mengingat banyaknya anggota Polri dan jaksa yang ikut dalam seleksi Capim KPK serta banyaknya pihak-pihak yang memprotes keikutsertaan polisi dan jaksa. Dalam segala hal kita harus merujuk pada undang-undang atau ketentuan yang ada agar tidak salah kaprah,"jelas Neta S Pane, kepada Radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Grup) Sabtu (5/7/2019).

IPW menegaskan tidak ada undang-undang yang melarang calon dari Polri maupun Jaksa dan karyawan KPK untuk ikut seleksi capim KPK. Kata Neta, siapa pun tidak berhak untuk melarang. 

"Jika ada pihak-pihak yang melarang justru pihak tersebut ngawur dan tidak paham dengan undang-undang atau ada ketakutan tersendiri atas keberadaan capim tersebut. Sebaiknya semua dibiarkan ikut seleksi,"tegasnya.

Neta menambahkan, hanya memang jika polisi dan jaksa ikutan dan terpilih menjadi pimpinan KPK akan muncul tanda tanya, buat apa ada kpk? Kenapa tidak Tipikor Polri dan Kejaksaan saja yang diperkuat? Bubarkan saja KPK yang ujung-ujungnya hanya sebuah kesia-siaan dan ekonomi biaya tinggi, dengan hasil kinerja yang belum tentu maksimal. 

"Tapi karena tidak ada UU yg melarang ya sudah biarkan saja. Sampai DPR atau pemerintah membuat UU yang baru,"katanya.

Dalam seleksi calon KPK, IPW berharap banyak dari pansel KPK, karena pansel yang harus bekerja keras untuk melakukan seleksi terhadap para capim. Ditangan pansel, kata Neta, sesungguhnya masa depan KPK berada. 

"Di tangan pansel, nasib pemberantasan korupsi di negeri ini akan seperti apa kedepannya. Untuk itu IPW berharap pansel membuat kesepakatan bahwa petahana pimpinan KPK yang ikut lagi dalam seleksi sebaiknya dicoret atau tidak diloloskan untuk periode kedua,"urai Neta.

Pencoretan petahana, menurutnya ada dua alasan, pertama belum pernah ada sejarahnya pimpinan KPK menjabat dua periode. Kedua, dalam periode sebelumnya mereka bisa dianggap gagal karena terjadi perseteruan atau konflik yang tajam di jajaran penyidik KPK.

"Selain itu pimpinan KPK tersebut membiarkan terjadinya politisasi KPK sehingga menjelang Pilpres 2019 hanya elit partai pendukung 01 saja yang diciduk dalam OTT. Selain itu juga jajaran pimpinan KPK tersebut tidak berani menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan RJ Lino, Emirsyah Sattar mantan Dirut Garuda, dan Syamsul Nursalim serta Itji Nursalim yang sudah menjadi tersangka,"bebernya.