.png)
RADAR NONSTOP - Padamnya listrik di Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat, Minggu 4 Agustus, mengundang protes. Tragisnya, jaringan telepon dan internet ikut ngadat.
Tercatat ada sekitar 21 pelanggan yang terkena dampak oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Bahkan Jokowi saat datang ke Kantor PLN, Jakarta Selatan tidak happy.
Jokowi terlihat kesal dengan insiden tersebut. Usai mendengarkan penjelasan para bos PLN, Jokowi pergi dengan wajah cemberut.
BERITA TERKAIT :Kasus Penggelembungan DPT di Kuala Lumpur Dilimpahkan ke Kejaksaan
Banyak Caleg Mejeng Di Tiang Listrik, Waspada Picu Kebakaran
Insiden padam listrik massal bukan hanya di Indonesia. Beberapa negara di dunia juga mengalami hal sama. Tapi, para menteri yang bertanggung jawab langsung mundur.
Dikutip dari berbagai sumber, beberapa pejabat yang mengundurkan diri karena insiden mati listrik:
Menteri ekonomi Taiwan Chih-Kung Lee mengundurkan diri dikarenakan listrik padam masal yang melanda Negeri Formosa dan mempengaruhi jutaan masyarakatnya.
Dikutip dari Taiwannews, Menteri Ekonomi Taiwan Chih-kung Lee, yang kementeriannya mengatur soal listrik, mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut dan meminta maaf kepada publik.
Setelah meminta maaf, ia menyerahkan pengunduran dirinya kepada Perdana Menteri Lin Chuan. Setelah cabinet mengumumkan pengundurannya, Chih-Kung lee resmi tidak lagi menjabat sebagai Menteri Ekonomi Taiwan.
Lalu, Menteri Urusan Listrik Venezuela Dicopot pada 2019 lantaran pemadaman listrik. Lalu, mundurnya Menteri Ekonomi Korea Selatan pada 2011.
Menteri Ekonomi Korea Selatan Choi Joong Kyung mengundurkan dirinya dari pemerintahan dikarenakan peristiwa pemadaman listrik secara nasional.
Kalau di Indonesia yang bertanggung jawab soal PLN adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Tapi hingga berita ini diturunkan belum ada komentar Rini kalau dirinya siap bertanggung jawab.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) melimpahkan kesalahan soal mati listrik massal di sejumlah wilayah kepada Rini Soemarno.
"Menurut saya dalam kasus ini yang bertanggung jawab dan kita minta adalah Menteri BUMN untuk segera melakukan revitalisasi dan berbagai perbaikan di tubuh PLN yang menjadi tanggung jawabnya. Juga melakukan investigasi terhadap kerusakan tersebut apakah ada unsur-unsur kesengajaan," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Bamsoet mengatakan padamnya listrik secara massal itu telah mengganggu sektor pertahanan dan keamanan hingga ekonomi. Dia berharap hal serupa tak terulang kembali.
Selain itu, dia menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah kepada PT PLN (Persero) atas peristiwa mati listrik tersebut.
"Saya juga memahami jika presiden marah, karena ini Ibu Kota barometer negara ini. Kalau dikaitkan dengan citra pastinya akan sangat tercoreng di mata internasional. Nah, ke depan bagaimana cara mengantisipasi agar persoalan ini tidak terjadi kembali," kata Bamsoet.
Terkait peristiwa listrik padam massal ini, Komisi VII DPR yang membidangi urusan energi akan menggelar rapat dengan direksi PLN pada Selasa (6/8) besok. DPR meminta penjelasan dari PLN terkait peristiwa tersebut.
"Pimpinan Komisi VII mengundang direksi PLN. Karena posisi sekarang kan masih reses, jadi tidak mungkin manggil anggota. Jadi perwakilan pimpinan yang di Jakarta untuk hadir," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam kepada wartawan, Senin (5/8).
Kendati demikian, Ridwan sendiri menunjuk hidung Rini Soemarno atas kejadian ini. Ia menyebut Rini bertanggung jawab atas jajaran direksi PLN yang kini menjabat.
"Saya melihat ini bukan tanggung jawab direksi PLN, tapi tanggung jawab Menteri BUMN. Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap kejadian PLN," ucapnya.
