Kesbangpol Nyerah, Pencari Suaka di Kalideres Tak Lagi Dapat Makan 

RADAR NONSTOP - Nasib ribuan pencari suaka makin tak jelas. Hingga kini belum ada titik terang mengenai nasib para pencari suaka.

Kesbangpol DKI Jakarta, Kementerian Polhukam, Kementerian Luar Negeri, dan United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) akan kembali menggelar pertemuan pada, Senin (2/9/2019).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri, mengatakan Pemprov DKI Jakarta tetap pada keputusan awal yakni menghentikan bantuan tempat tinggal sementara di Kalideres, Jakarta Barat dan bantuan makanan hingga 31 Agustus 2019.

Bantuan tempat tinggal dan logistik kurang lebih dua bulan diberikan Pemprov DKI karena alasan kemanusiaan, karena pencari suaka adalah kewenangan pemerintah pusat dan UNHCR. Saat ini sekitar 500-an orang telah dipindahkan, mereka diberi bantuan uang oleh UNHCR untuk mencari tempat tinggal berupa kos atau kontrakan.

Sementara sisanya lebih dari 300 pencari suaka masih bertahan di tempat pengungsian sementara Kalideres, mereka belum mendapatkan kejelasan nasib. Makanan kini ditanggung oleh UNHCR sementara Pemprov DKI hanya menyediakan listrik dan air bersih.

Negosiasi, lanjut Taufan, lagi-lagi demi rasa kemanusiaan. Mau tidak mau batas waktu yang telah ditetapkan Pemprov DKI harus fleksibel. Namun, dia berharap hari ini ada tindakan atau keputusan tegas bagi nasib pencari suaka.

Pemprov DKI Jakarta memindahkan para pencari suaka yang semula mendiami trotoar di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ke lahan eks Kodim di Kalideres, Jakarta Barat sejak (12/7/2019). Bantuan karena rasa kemanusiaan agar lebih manusiawi karena tidak sedikit adalah anak-anak.

Tidak hanya tempat tinggal, Pemprov DKI juga memberikan bantuan air bersih, obat-obatan, dan makan dua kali sehari. Namun, saat dipindahkan jumlah pencari suaka justru kian bertambah, mereka datang dari berbagai wilayah. Bantuan kemudian diputuskan akan diakhiri pada 31 Agustus 2019.