RADAR NONSTOP - Pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresiden Moeldoko yang menyamakan peran Relawan Projo dengan TNI dan Polri terus menuai kritik.
Kritik datang dari Wasekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menilai pernyamaan itu tidak perlu dilakukan oleh Moeldoko.
Menurutnya, pernyataan itu tidak merefleksikan pengetahuan, etika, dan norma yang dulu wajib dipenuhi Moeldoko sebagai Panglima TNI, yakni TNI adalah alat negara, netral, dan tidak terlibat politik praktis.
BERITA TERKAIT :Hasto Teriak Curang Lagi, Kali Ini Soal Netralitas TNI Dan Polri
Jelang Pencoblosan, Anies Kasih Warning ASN, TNI & Polri Netral
"Mungkin dengan pernyataannya bermaksud mengajak Projo menjadi alat pemersatu bangsa. Tapi ajakan yang baik ini sebenarnya bisa disampaikan tanpa perlu membuat persamaan antara Projo dengan TNI-Polri," ujar Rachland dalam akun Twitter @RachlanNashidik, Kamis (20/9).
Kritik atas ucapan Moeldoko itu juga dilontarkan inisiator Gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera. Senada dengan Rachland, Mardani juga menilai penyamaan TNI-Polri dengan relawan sebagai suatu yang tidak tepat.
TNI-Polri, jelasnya tidak berada dalam barisan peserta Pilpres 2019. Baik itu di barisan pendukung petahana Joko Widodo, maupun Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
“TNI-Polri sebagai alat negara harus netral, tidak boleh Pro Jokowi (Projo), maupun Pro Prabowo (Probo),” tegas ketua DPP PKS itu di akun Twitter pribadinya.