Lanjutan Pembangunan Jalan Underpass Rp 10 Miliar Diduga Asal Jadi, PPK: Akan Kami Bongkar

RADAR NONSTOP -  Pembangunan infrastruktur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DMSDA) Kota Bekasi, lanjutan pembangunan jalan Underpass Bekasi Timur Kota Bekasi yang menelan biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 Rp 10,5 miliar yang dikerjakan PT. SB diduga asal jadi.

Kegiatan melalui lelang LPSE yang saat ini masih dalam tahap dikerjakan itu dinilai Saut Nainggolan pemerhati infrastruktur Kota Bekasi, masih terlihat kurang maksimal. Bahkan dia menduga tidak sesuai dengan teknis pelaksanaan.

Dia juga menilai, dalam proses pengerjaan proyek tersebut masih banyak kejanggalan.

"Pekerjaan proyek tersebut kami lihat saat proses pelaksanaannya diduga banyak kejanggalan, kita sudah ada dokumentasinya sebelum rigit beton naik," ungkap Saut

Lebih lanjut ia menjelaskan LpB (Lapisan Bawah)nya dan LpA (Lapiasan Atas) masih diragukan, apalagi hasil CBR (California Bearing Ratio)-nya.

"Jelas sekali sisi jalan landasan dasar yang saat ini sudah ready dan sudah digelar rigit beton, terasa sekali bergerak, saat dilalui oleh mobil truk molen, coba seperti apa hasil CBRnya?," tanya Saut.

Saut juga menjelaskan bahwa di tahun 2017, pekerjaan sebelumnya di lokasi yang sama pernah dibongkar, kemudian diperbaiki tapi tetap saja retak.

"Ingat, dulu di tahun 2017 itu kontraktornya sama di titik yang sama, corannya pernah dibongkar kemudian dicor ulang lagi, tapi belum dilalui oleh kendaraan alias belum di aktifkan sudah pecah dan ratak-retak," ungkapnya.

Jelas kata dia, di sini ada pergerakan penetrasi yang tidak seimbang antara dasar dan atas atau LpB dan LpA nya, masih tidak maksimal, sehingga jalan beton bergeser dan terlihat  renggang.

"Dari situ saja kita bandingkan, pekerjaan tahun lalu seperti itu. Ini jangan terulang kembali lagi, ini jelas bisa menghamburkan uang Negara kalau seperti itu," tegas Saut

Ia pun menyayangkan pihak konsultan supervisi sepertinya tidak jeli seolah- olah mereka membiarkan plasi dari LpB dan LpA, dan kelihatan ada pengurangan ketebalan b-nol.

Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga (BM) Kota Bekasi, Subroto selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengatakan, pekerjaan lanjutan pembangunan jalan Underpass Bekasi Timur, pihaknya hanya menerima laporan dari konsultan supervisi.

"Setiap kegiatan konsultan ada anggarannya, buat apa ada konsultan, kita menerima laporan saja dari konsultan," ungkapnya kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group) di ruang kerjanya.

Broto juga menjelaskan fungsi pengawas dinas dan supervisi, kalau ada pekerjaan yang kurang maksimal dari apa yang dilaporkan oleh konsultan supervisi, pihaknya tidak segan-segan untuk tidak membayar.

"Pengawas dari dinas yang turun ke lapangan mereka datang dan menerima laporan kegiatan dari konsultan. Kalau ada pekerjaan yang kurang maksimal dan ada temuan di lapangan kemudian tidak ada laporan ke kami, dan kami siap pekerjaan tersebut tidak kami bayar dan siap bongkar jika ada laporan tidak sesuai spesifikasi," tandas Broto.