PKB Respon Ucapan Jokowi Soal Penghapusan Pejabat Eselon

RADAR NONSTOP- Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya prioritas kerja dalam 5 tahun ke depan. Salahsatu rencana terbesarnya adalah memangkas birokrasi.

Jokowi dalam pidato perdananya selesai dilantik, mengaku ingin menyederhanakan eselonisasi. 

"Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan," ujar Presiden RI 2019-2024 saat sidang paripurna MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). 

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Dia menegaskan birokrasi yang panjang harus dipangkas. "Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa nggak kebanyakan?" ucapnya.

Bahkan Jokowi meminta eselonisasi disederhanakan. Hasilnya, nanti eselonisasi cuma dua level. Apa gantinya? "Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujar Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan, potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Dalilnya, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, dimana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Bonus demografi itu, dinilai presiden sebagai tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Jokowi tak menampik, jika bonus demografi itu, bisa "menjadi masalah besar jika (Indonesia, red) tidak mampu menyediakan kesempatan kerja,".

"Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul,"tambahnya.

Presiden Jokowi juga ingin menjadikan penyederhanaan peraturan perundangan menjadi salah satu agenda kerjanya selama lima tahun mendatang.

Pemerintah, kata Jokowi juga akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," kata Jokowi.

Sebagai partai koalisi dalam Pilpres 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengaku sangat mendukung rencana Jokowi tersebut.

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Wahid. "Sangat bagus, dan kita lihat, selagi itu menguntungkan rakyat kita dukung," ujarnya.

Menurut Anggota DPR dari Dapil Riau ini, rencana Presiden adalah cita-cita besar yang perlu dukungan semua pihak. Soal kekhawatiran bakal ada pengangguran besar-besaran di kalangan ASN, Ia menjawab "Selama ini PNS juga banyak yang nganggur," pungkasnya.