Nico: TKK Beban Nyata Keuangan Daerah Pemkot Bekasi

RADAR NONSTOP - Nicodemus Godjang, Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan, ini tuntutan dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Bekasi yang bakal dikritisi di Badan Anggaran.

Bung Nico - sapaan akrabnya menjelaskan, isu utama terkait Kartu Bekasi Sehat, Penyediaan TKK, Penangguhan Bayar RT/RW, Penangguhan Bayar Marbot, Penangguhan Bayar Jumantik.

"Fokus Penganggaran perihal Penyediaan TKK yang secara personil telah dapat dikategorikan sebagai overload. Besarnya pembiayaan atas pemanfaatan TKK di semua sektor penyelenggara aparatur tidak sebangun dengan capaian kerja (Kompetensi dan Daya Guna)," paparnya kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Senin (28/10).

Nico menjelaskan, adapun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan subtitle Penyedia Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran menjadi kebutuhan anggaran daerah yang sangat besar.

Data terkait hal tersebut adalah:
Disdik Rp 240.656.567.000. Dinkes Rp 28.448.100.000. Dinas Bina Marga 8.322.000.000. Dinas Tata Ruang Rp 4.207.200.000. Dinas Perumahan Pemukiman Rp 2.423.700.000. Damkar Rp 36.853.200.000.

Selain itu, Satpol PP Rp 31.486.800.000. Dinas Sosial Rp 2.622.300.000. Disnaker Rp 1.209.300.000. Dinas PPA Rp 602.100.000. Dinas Ketahanan Pangan Rp 1.295.700.000. Disdukcapil Rp 7.916.400.000. Dinas Pengendalian Penduduk Rp 1.563.300.000.

Dinas Perhubungan Rp 62.488.800.000. Dinas Komunikasi Rp 2.499.300.000. Dinas Koperasi Rp 972.900.000. BPPT Rp 8.328.600.000. Dinas Pemuda Olahraga Rp 3.444.300.000. Dinas Pariwisata Rp 1.383.900.000. Dinas Arsip Rp 689.700.000. Dinas Perdagangan dan Industri Rp 3.129.300.000. Setda Rp 11.319.000.000. Setwan Rp 5.016.000.000. Kesbangpol Rp 575.700.000. Badan Penanggulangan Bencana Rp 415.200.000.

Untuk Kecamatan, kata Nico, sebagai berikut:
Bekasi Timur Rp 6.957.300.000. Bekasi Barat Rp 7.877.100.000. Bekasi Utara Rp 9.399.600.000. Bekasi Selatan Rp 7.683.000.000. Jati Asih Rp 6.633.300.000. Pondok Gede Rp 5.705.700.000. Jati Sampurna Rp 4.877.100.000. Rawa Lumbu Rp 6.534.600.000. Mustika Jaya Rp 6.860.100.000. Medan Satria Rp 6.616.800.000. Pondok Melati Rp 4.551.000.000.

Lalu, lanjut Nico, Inspektorat Rp 316.200.000. Bappeda Rp 3.340.800.000. Badan Pendapatan Daerah Rp 8.358.300.000. BPKAD Rp 24.916.044.000. Badan Kepegawaian Rp 552.600.000. Dan Plafon Anggaran Sementara
Rp 3.118.798.428.842.

"Perihal penyedia jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran ini, Pemkot Bekasi belum merilis 'Jumlah Rill' personalia dimaksud di setiap SKPD. Sehingga pagu anggaran yang dialokasikan perlu dipaparkan secara rinci demi terselenggaranya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," terangnya.

Kalau Walikota bisa bilang rasionalisasi untuk insentif RT/RW dan lain-lainnya, kata Nico, maka semestinya TKK juga bisa dirasionalisasi, tapi bukan biaya yang dibayarkan, lebih ke jumlah personil.

"Alasannya, overload, kompetensi rendah, tidak efektif. Dan yang pasti, TKK beban nyata keuangan Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi," tegasnya.