RADAR NONSTOP - Blessmiyanda pejabat kesayangan Ahok itu kembali kuasai Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta. Hari ini, pejabat yang dirotasi Djarot itu, karena dinilai lamban bekerja, resmi dilantik oleh Anies Baswedan, Selasa (25/9/2018) di halaman Balai Kota.
Sinyal Bless, panggilan akrab Ketua BPPBJ ini, akan kembali jadi penguasa lelang di DKI Jakarta memang sudah kuat. Anies sudah menunjuk dirinya sebagai Plt menggantikan Indrastuty Rosari Okita.
Walaupun banyak diprotes oleh berbagai kalangan, baik itu tim sukses, politisi, anggota dewan hingga pengamat, Anies tak bergeming. Kritik soal Bless dianggap angin sepoi-sepoi yang tidak perlu ditanggapi.
BERITA TERKAIT :Orang Heru & Joko Di Jakarta Bakal Kena Bersih-Bersih, Otaknya Marullah?
Kasak-Kusuk Mr A Dongkel Kursi Wali Kota Jakpus
“Langkah Anies kurang tepat karena menempatkan pejabat yang (diduga) bermasalah di posisi yang sangat strategis," kata Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyo melalui pesan elektroniknya, Jumat (8/6/2018) lalu, saat itu Blessmiyanda baru diangkat sebagai Plt.
“Ini sama saja dengan istilah lepas dari mulut harimau masuk kedalam mulut buaya. Karena Bless dikenal sebagai orang yang bermasalah dan tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Dia juga dikenal dekat dengan pengusaha dan selalu intervensi soal pemenang tender,” sambung Arifin.
Arifin mengungkapkan, Blessmiyanda yang terakhir menjabat Asisten Deputi Lingkungan Hidup ini merupakan salah satu pejabat kesayangan eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Arifin menuturkan, saat menjabat Kepala BPPBJ era Ahok, Blessmiyanda sangat alergi dengan swasta. Dia lebih memilih BUMD sebagai pemenang lelang dibandingkan dengan swasta.
Padahal, berdasarkan Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, hal itu menyalahi aturan. “Selain itu, sekarang banyak juga swasta yang lebih berkualitas dibandingkan BUMD," ujar Arifin.
BPPBJ bisa dibikang merupakan salah satu urut nadi dari prestasi Anies sebagai Gubernur DKI, dimana penyerapan anggaran melalui proses lelang harus dilakukan cepat dan tepat.
Karena itu, jabatan strategis Kepala BPPBJ harus diisi dengan orang yang bersih, bebas korupsi dan tidak punya kepentingan. “Mudah-mudahan gubernur hanya menempatkan dia sementara. Karena dia selalu intervensi pemenang lelang dan dekat dengan penguasa. Pertanyaan saya, apakah tidak ada orang lagi selain Bless?,” ujar Arifin penasaran.(Bersambung)