Tolak Ekspor Bijih Nikel, Gedung DPR/MPR di Demo Ratusan Mahasiswa

RADAR NONSTOP-Gedung DPR/MPR kembali di demo ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa dan Koalisi Mahasiswa Indonesia kembali melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR Kamis (28/11) siang. 

Mereka menuntut pemerintah agar segera membersihkan proses tata niaga nikel di Indonesia yang diduga kuat tengah dikuasai oleh kartel/mafia.  

Salah satu orator, Rahmat Pakaya dalam orasinya menyampaikan bahwa pelarangan ekspor nikel akan menelantarkan 26 smelter yang masih dari proses pembangunan, karena pemilik smelter berharap dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah <1,7%.  

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Menurutnya hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian pembangunan smelter.  “Jangan siksa anak bangsa sendiri demi kepentingan asing!” ujar Rahmat.

Kondisi ini akan melanggengkan mafia/kartel nikel mengeruk keuntungan diatas penderitaan para penambang bijih nikel.  Penetapan “harga kesepakatan” bijih nikel USD 27-30/WMT yang disampaikan Kepala BKPM patut diduga merupakan titipan dari pemilik smelter asing.  Selama ini smelter berada di zona nyaman dengan mudah membeli bijih nikel kadar >1,8% dengan harga sangat murah di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 85.  

Koordinator lapangan Dony Manurung menyebutkan bahwa hari ini sudah yang ke 7 kalinya mereka turun aksi dan sudah sempat diterima beraudiensi dengan pihak DPR, namun hingga saat ini belum ada tindakan jelas dari DPR untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. 

"Hari ini merupakan aksi yang ke 7, minggu lalu ada sekitar 1000 mahasiswa datang ke tempat ini dan sempat diterima perwakilanya oleh DPR, namun hingga saat ini belum ada langkah nyata dari DPR untuk menindaklanjuti tuntutan kami".

Dony mengatakan salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta DPR untuk segera membentuk PANSUS untuk memberantas para kartel/mafia yang bermain dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia, meminta Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan investigasi terkait banyaknya pekerja asing asing asal Tiongkok melebihi jumlah pekerja lokal, serta meminta KPK untuk menyelidiki kebijakan kepala BKPM terkait pelarangan ekspor bijih nikel. 

"Kemarin kami sudah diterima sama pak Rusda Mahmud dari komisi VII, katanya mau dukung kami, tapi saat ini blm terlihat langkah kongkrit dari pihak DPR untuk membentuk PANSUS yang kami minta" ungkap Dony.