Latu Har Hary: Tidak Benar Fraksi PKS Menolak KS-NIK

RADAR NONSTOP - Latu Har Hary, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS menegaskan, adanya spanduk kalau PKS sebagai Partai yang menolak KS-NIK itu tidak benar.

"Bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung Kartu Sehat Bekasi Berbasis NIK. Jadi kalau ada yang bertanya bang lu mendukung gak, gw sangat mendukung. Gw juga banyak mengawal warga yang banyak pakai KS-NIK. Gw gak munafik bahwa program yang bagus dari Pemkot Bekasi itu ya KS-NIK. Namun permasalahannya, ketika program ini berjalan ada payung hukum di atasnya akhirnya membuat KS ini harus berintegrasi dengan JKN dalam hal ini BPJS, sehingga membuat Pak Walikota membuat surat edaran," terang Latu Har Hary, Senin (16/12).

Sekarang lanjutnya, bagaimana proses hukumnya Pak Walikota mengajukan Judical Review, sampai nanti finalnya seperti apa tentunya nanti akan duduk bareng lagi dengan DPRD Kota Bekasi.

"Kita cari solusinya ke depan, ini sering disampaikan Pak Wali, tidak ada Eksekutif yang hebat dan gak ada Legislatif yang kuat. Semuanya pasti sinergi, dan sekarang kita pengen masyarakat Kota Bekasi sama-sama menunggu hasilnya. Karena KS-NIK sudah kita anggarkan hampir Rp 400 miliar. Pastinya gak mungkin duit itu kita tarik lagi. Pastinya harus ada solusi bersama terkait dengan kesehatan masyarakat Kota Bekasi. Apa produk hukum nantinya yang keluar di tahun 2020," terangnya.

Disinggung soal PKS disebut-sebut dalang sebagai Partai yang menolak adanya program KS-NIK, Latu Har Hary menjelaskan kalau nantinya PKS terus dipojokkan artinya kita akan bergerak menempuh jalur yang semestinya, walaupun harus lewat jalur hukum.

"Kalau sekarang menjadi isu bersama masyarakat Kota Bekasi, tadi masing-masing Fraksi secara gamblang menyebutkan tidak ada Fraksi yang menolak program KS-NIK tersebut. Dengan adanya ketuk palu di APBD 2020 Anggaran Kesehatan hampir Rp 400 miliar, itu kan sudah salah satu bukti kalau DPRD mendukung program KS-NIK. Kalau di 2020 ada Permendagri No.33 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa antara Jamkesda dengan JKN harus berintegrasi ya kita mengikuti aturan pusat karena negara kita negara hukum," paparnya.

Disinggung soal adanya spanduk/poster yang mengatakan kalau Fraksi PKS sebagai dalang menolak akan keberadaan program KS-NIK, Latu Har Hary menjelaskan, tadi bang Dahlan, selaku Koordinator Aksi Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi yang kebetulan tadi hadir, dirinya menanyakan ke yang bersangkutan kalau katanya dirinya dijebak.

"Kalau hal ini disikapi dengan baik saya yakinkan tidak akan diperpanjang, asal yang bersangkutan (Dahlan) melakukan permintaan maaf minimal di medianya, itu saya minta khusus buat bang Dahlan. Mereka klarifikasi terkait dengan poster yang viral tersebut sampai sore ini. Jika tidak dilakukan saya akan menempuh jalur yang lain. Kita itu harus punya literasi yang baik, apalagi menyerang tanpa dilengkapi dengan bukti," tegasnya.

Latu Har Hary pun berharap, di tahun 2020 semoga pelayanan Kesehatan di Kota Bekasi bisa lebih baik lagi. Apapun nanti namanya pastinya Eksekutif dengan Legislatif akan tetap bersinergi untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi.

"Karena tidak mungkin kita gak mendukung, sebab kita dipilih oleh warga Kota Bekasi. Gak mungkin kita gak memperjuangkan," ujarnya.

"Siapapun itu, apapun itu Partainya apapun kebijakannya selama untuk yang terbaik bagi masyarakat Kota Bekasi kita pasti akan dukung. Selama program dari Pemkot Bekasi itu baik kita harus apresiasi. Tapi kalau tidak baik ya kita kritisi karena fungsi dari DPRD itu adalah bagian pengawasan," pungkas Latu Har Hary yang merupakan Anggota Komisi IV.