Naik Kursi Roda, Kivlan Zen Ungkap Kalau Kasusnya Rekayasa Wiranto dan Polisi 

RADAR NONSTOP - Kivlan Zen akhirnya membongkar soal kasus yang melibatkan dirinya. Terdakwa kasus kepemilikan senjata ilegal dan peluru tajam ini menuding polisi dan eks Menko Polhukam Wiranto yang diduga melakukan rekayasa dalam kasusnya.

"Pokoknya saya tidak bersalah, semua rekayasa polisi sama Wiranto. Wiranto bilang pertemuan saya dengan Wiranto ini, Wiranto dan polisi, polisi buat rekayasa pada pernyataan Iwan, Adnil dan semuanya, saya tidak terlibat dalam masalah senjata," kata Kivlan kepada wartawan sebelum sidang eksepsi dimulai, di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

Kivlan mengaku bukan memberikan uang untuk pembelian senjata kepada Iwan. Kivlan mengaku uang tersebut ditujukan dalam rangka supersemar.

BERITA TERKAIT :
Oso Vs Wiranto Dan Nasib Partai Hanura

---

Dicuekin Hanura Dan Gak Akur Dengan OSO, Wiranto Dapat Tempat Terhormat Di PAN

---

"Kalau saya memberi uang memang dalam rangka supersemar (surat perintah sebelas maret) kepada Iwan. Dipaksakan karena politik," ucap Kivlan dengan nada lemah dan suara pelan.

Kivlan menyebut dia dilibatkan dalam perkara ini karena Wiranto memliki dendam kepada dirinya.

"Karena Wiranto merasa dia, Wiranto bicara sama seorang Mayor Jenderal, sama mantan POM, dia dendam kali sama saya, karena saya buka peran dia saat jadi Panglima Pam Swakarsa," tutur Kivlan.

Sementara Wiranto membantah telah merekayasa kasus Kivlan. 

"Sudahlah nggak usah, Pak Kivlan segala. Pak Kivlan sudah di pengadilan, tanya lagi kamu," kata Wiranto, di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Wiranto menolak jika dirinya disebut merekayasa kasus Kivlan. Dia meminta hal itu ditanyakan ke pengadilan dan bukan kepada dirinya.

"Lah kok tanya saya, tanya pengadilan, sudah pengadilan kok. Yang rekayasa saya?" ujarnya heran.

Seperti diberitakan, Kivlan Zen dikenal sebagai pensiunan jenderal yang vokal. Dari era SBY hingga Jokowi, dia selalu melakukan kritik terhadap pemerintah.