RADAR NONSTOP- Pemilihan wagub DKI Jakarta nampaknya sulit terealisasi. Pengesahan tatib DPRD yang diprediksi akan diketok pada pekan ini, kembali menemui jalan terjal. Pasalnya, untuk pelaksanaan rapimgab pun, pimpinan dewan terkesan ogah-ogahan menghadiri rapat.
Seiring lesunya anggota dewan menyambut pengesahan wagub. Nada pesimis terhadap pelaksanaan pemilihan wagub pun mulai menyeruak dikalangan anggota dewan. Status Anis sebagai gubernur ‘jomblo akut’ pun nampaknya akan diperpanjang. Karena sejak setahun menjabat, Anis tidak memiliki pendamping.
“Sekarang tatib saja masih pro kontra. Ada yang mau pakai tatib lama, ada yang mau pakai tatib baru. Belum lagi rapimgab yang terus batal digelar. Jadi saya masih bertanya-tanya apakah pemilihan wagub bakal digelar atau tidak,” ujar anggota DPRD DKI dari PDIP, Sjahrial kepada kepada wartawan.
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Rapimgab DPRD yang idealnya hanya perlu dihadirkan 5 pimpinan DPRD dan 3 pimpinan fraksi di Kebon Sirih dalam pengesahan tatib, setahun terakhir sulit terealisasi. Diduga ada kekuatan fraksi di DPRD yang menginginkan agar Anis menjadi gubernur ‘jomblo akut’ hingga akhir masa jabatannya.”Kalau dihitung waktu sisa masa jabatan, saya kira sangat sulit pemilihan wagub bisa dilaksanakan,” imbuh mantan Ketua Komisi E DPRD DKI itu.
Senada, Ketua Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas ikut mengutarakan rasa pesimistisnya terhadap pelaksanaan pilwagub di DPRD. Sebab hingga kini, pengesahan tatib pun hingga kini masih mandek.”Nggak usah bicara dukung-mendukung dulu. PKB justru mempertanyakan, apa iya pemilihan wagub bisa dilaksanakan?, rasa-rasanya Anis akan tetap jomblo deh,” ucap ketua DPW PKB DKI itu.
Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono menyebut, pemilihan wagub apabila tidak memungkikan dilaksanakan, sebaiknya jangan dipaksakan.
Menurutnya tanpa adanya wagub selama ini, kinerja gubernur sudah efektif, bahkan dengan tidak adanya wagub anggaran yang seharusnya buat wagub dapat dialihkan kepada bidang lain.
“Nggak usah pakai wagub, biar efesiensi. Lebih baik anggaran untuk wagub dialihkan untuk kegiatan prioritas. Sekarang sudah tanggung, toh selama ini juga Anies bisa menjalankan pemerintahan sendiri. Di sini sudah hampir 2 tahun, tidak ada wagub,” ujar politisi Demokrat, Mujiyono, di Jakarta.
Sedianya Rapimgab pengesahan Tatib Cawagub digelar, Selasa (11/2) siang. Namun, lagi-lagi untuk mengumpulkan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi sangat sulit. Dari pengamatan Harnasnews.com, pimpinan dewan DPRD dan pimpinan fraksi, Selasa (11/2) tidak terlihat aktifitasnya di Kebon Sirih.
Sementara, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi dikabarkan mengalami perawatan di RS.
“Karena posisi Ketua (DPRD) yang lagi rehat dulu, sakit, insya Allah mulai Senin, Rapimgab dilaksanakan terus sampai selesai,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sesaat setelah rapimgab gagal di gelar.
Kendati begitu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu tetap mengaku optimis jika pelaksanaan Rapimgab yang disusul dengan paripurna pengesahan tata tertib.
Proses itu, akan dilanjutkan pembentukan panitia pemilihan serta proses verifikasi wagub yang akan dikejar dalam satu bulan.
“Insya Allah dalam sebulan ini bisa selesai karena tahapannya kan nggak terlalu sulit,” ungkap Taufik.