Bahas Dunia Pendidikan, BEM Universitas Mitra Karya dan STIE Tribuana Gelar Diskusi Terbatas

RADAR NONSTOP - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mitra Karya dan STIE Tribuana melakukan Diskusi Terbatas antara Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan DPRD Kota Bekasi Komisi IV.

Diskusi yang dihelat tersebut mengambil tema "Problematika Pendidikan di Kota Bekasi", Rabu (11/2/2020).

Pada kesempatan itu, tiap-tiap stackholder menyampaikan program dan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan di Kota Bekasi. 

Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Uu Saeful Mikdar menyampaikan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi poin-poin yang disampaikan pada Diskusi Terbatas.

Adapun poin inti yang dibahas adalah: 1. Dugaan Pungli pada ranah Pendidikan Dikota Bekasi (Kegiatan Outing Class,Iuran Wisuda dll). 2. PPDB Online dan Sistem Zonasi. 3. Akreditasi TK s/d SMA/SMK. 4. Beasiswa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan yang tidak jelas Kriterianya. 

Sedangkan 5. Kualitas Guru Negeri dan Honorer yang timpang tindih. 6. Pemerataan Sarana dan Prasaranadi sekolah negeri dan swasta . 7. Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan anggaran dinas dan pertanggung jawabannya.

Lalu, Dewan Pendidikan yang diwakili oleh Andi Sopan di mengatakan bahwa Dewan Pendidikan hari ini mencoba merevitalisasi Dewan Pendidikan yang sempat vakum beberapa tahun belakangan.

Ia juga mengatakan, Angka Harapan Sekolah (AHS) Kota Bekasi yang berada di umur 7-25 tahun berada di kisaran 13,5% angka ini menunjukan bahwa di Kisaran umur 7-25 tahun rata-rata warga Kota Bekasi telah menempuh pendidikan sampai Perguruan Tinggi.

Ibnu Hajar Tanjung, Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Gerindra Kota Bekasi merespon positif soal solusi untuk memecahkan berbagai persoalan kebobrokan dunia Pendidikan di Kota Bekasi. 

Dia mengusulkan pertama, sebaiknya, sekolah-sekolah swasta di Kota Bekasi dibiayai Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini penting untuk menghapus berbagai dugaan pungli alias korupsi yang diduga terjadi berbagai sekolah negeri di Kota Bekasi.

Persoalan lain yang disoroti dia, tentang Komite Sekolah di Kota Bekasi selama ini tidak mewakili orang tua murid dan hanya jadi corong kepala sekolah untuk melegalisasi berbagai pungutan haram dan melanggar hukum di sekolah sekolah. Dan soal honor guru honorer di Kota Bekasi yang saat masih dibawah upah minimal kota (UMK) juga minta segera dinaikkan dari dana APBD Kota Bekasi.

Sedangkan Ketua Komisi IV, DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada panel diskusi ini mengkritik pejabat Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang selama ini diduga cuma sering dikantor saja dan kurang turun ke lapangan. Disamping itu dia juga setuju sekolah sekolah swasta di Kota Bekasi agar di subsidi agar SPPnya tidak mahal.

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Mitra Karya Yusril Nama Gelar mengusulkan agar Dewan Pendidikan Kota Bekasi sebaiknya dibubarkan saja ,Karena pada periode sebelumnya dinilai telah gagal mengemban amanah yang diberikan oleh Undang-Undang.

Yusril juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk segera menuntaskan praktek KKN yang berada di Dinas Pendidikan khususnya dalam penerimaan Tenaga Kerja Ko ntar yang seringkali dimintai sejumlah uang dan dijanjikan menjadi TKK.

Di tempat yang sama, Muhammad Hisyam turut menyampaikan aspirasi nya terkait kesejahteraan guru honorer dan pemerataan sarana dan prasarana sekolah yang dinilai masih sangat minim.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bekasi ini menekankan kepada stackholder yang hadir untuk melakukan kerja nyata ,bukan hanya sekedar embel-embel program dan wacana semata, Diskusi Terbatas ini bertujuan untuk mengurai berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Kota Bekasi  Acara tersebut diselenggarakan oleh panitia Gabungan antara BEM Universitas Mitra Karya dan STIE Tribuana.