Anggota Dewan Work From Home, Pemburu ‘Receh’ Gigit Jari

RADAR NONSTOP - Himbauan pemerintah agar dua pekan kedepan masyarakat melakukan kerja dari rumah diikuti para wakil rakyat di Jakarta yang berjumlah 106.

Pemburu receh yang kerap keliling ke ruangan anggota dewan, dan terkadang mencegat dewan usai rapat, komisi, fraksi dan paripurna pun gigit jari.

Pantauan radarnonstop.co, sejak gubernur DKI Jakarta meliburkan sekolah dua pekan. DPRD DKI pun mayoritas seperti ikut meliburkan diri mengikuti anak sekolah, untuk belajar di rumah. Dari 106, yang hadir sejak Senin (17/3) sekitar 10-15 orang yang mengikuti agenda rapat panlih wagub.

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Memasuki hari keempat libur sekolah, Kamis (19/3), anggota DPRD pun semakin menciut yang hadir di Jakarta. Yakni, sekitar 4-6 anggota dewan yang masih melakukan aktifitas di kantornya.

Namun tidak demikian dengan para pemburu receh, mereka masih tampak bergerombol di sudut - sudut gedung DPRD dan kantin yang berlokasi persis di jembatan penghubung gedung baru dengan gedung paripurna.

“Bodo amatlah dengan corona, yang penting selama dewan masih ada yang datang kita samperin dan cegat, minimal bisa ngopi dan merokok,” ujar salah satu pemburu receh yang selama ini sangat giat keliling ruangan anggota dewan dengan alibi cari berita.

Sementara itu, salah seorang pamdal yang biasa berjaga di DPRD mengaku sudah sejak beberap hari ini DPRD DKI Jakarta. 

“Yah bang, sudah dua hari ini sepi banget. Anggota DPRD kaalu pun ada hanya 4-6 orang. Itu pun tidak lama, mereka keluar lagi,” ujar pamdal yang ogah namanya dituliskan ini.

Seiring dengan minimnya kehadiran para wakil rakyat di Kebon Sirih, isu pegawai DPRD DKI akan dliburkan mencuat.

Sontak, hal itu pun mengundang reaksi anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP, Sjahrial. 

Menurutnya, jika ingin meliburkan Pemda harus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat.

Sebab, persoalan seperti, meliburkan ASN, lockdown dan persoalan lainya di Jakarta terkait dengan penekanan penyebaran Corona merupakan kewenangan presiden.

“Jadi tidak bisa sembarangan, karena dampaknya akan sangat luas untuk masyarakat,” katanya.

Dengan melakukan kebijakan yang berdampak pada masyarakat banyak. Perlu, adanya pertimbangan yang matang. “Kalau memang Pak Presiden sudah menginjinkan, yah silahkan diliburkan. Jika memang itu dampaknya positif,” tegas anggota Komisi C DPRD DKI itu.