RADAR NONSTOP - Tak terasa, tanggal 23 Maret 2020 tinggal hitungan hari. Sesuai jadwal yang ditetapkan Panlih Pilwagub, tepat pada hari Senin (23/3/2020) DPRD DKI akan menentukan siapa pemilik sah kursi bekas Sandiaga Uno itu.
Menyongsong waktu yang semakin dekat itu, kasak - kusuk di internal partai pemilik kursi di Kebon Sirih pun kian memanas.
Mulai dari pemaksaan kehendak harus pilih calon tertentu, tawaran jumlah tertentu hingga klaim dapat perintah dan restu dari DPP tapi tak bisa membuktikan secara tertulis, menjadi drama yang dipertontonkan.
BERITA TERKAIT :Kasus Kriminalisasi Guru Makin Marak, Bang Dailami Serukan Darurat Perlindungan Guru
Komeng Gagap Disuruh Urus Hutan & Pertanian, Ini Kata Ketua DPD RI
“Saya instruksikan kepada seluruh anggota fraksi agar coblos Ariza, ini sudah keputusan DPP. Tidak ada bukti tertulis soal perintah ini. Yang jelas saya jaminannya kalau ini perintah DPP,” ujar salah satu anggota dewan di Kebon Sirih mengungkapkan perintah Ketua DPD terkait paripurna Pilwagub yang akan digelar pada, Senin (23/3/2020).
Namun anehnya, masih menurut sumber, pimpinan DPD yang memberi instruksi tersebut justru mengatakan tidak akan hadir ke DPRD DKI Jakarta pada saat paripurna pemilihan.
“Kan jadinya aneh, jangan - jangan sebenarnnya perintah DPP adalah mendukung yang satu lagi (bang Ancah), kan bisa saja ketidakhadiran saat paripurna itu alibi alias modus buat cuci tangan. Kalau memang betul bahwa perintah mendukung Ariza itu datang dari DPP, kenapa nggak berani hadir saat paripurna. Mestinya gentle dong, jangan kayak seperti sengkuni,” ujar sumber dengan nada resah.
Soalnya, imbuh sumber, saat ditanyakan kepastian dukungan kepada Ariza adalah restu dan perintah DPP, pimpinan DPD yang ngotot semua suara anggota fraksi harus diberikan ke Cawagub usungan Partai Gerindra itu tidak bisa membuktikan. Betulkah ini perintah langsung dari DPP?
“Tidak ada bukti tertulis, saya buktinya. AHY langsung ngomong ke saya sendiri, tidak ada orang lain. DPP tidak mau melakukan seperti yang sudah - sudah, komunikasi atau mengumpulkan anggota fraksi dan juga dengan ketua fraksi, apalagi wakil pimpinan dewan. Sudah cukup saya saja. Jangan pernah mempertanyakan keabsahan perintah ini langsung dari AHY (Agus Harimurti Yudhoyono),” ujar sumber menirukan ucapan pimpinannya.
“Tidak itu saja, kita juga diancam agar tidak melakukan komunikasi dengan siapapun soal Cawagub, selain dengan Pak Misan Samsuri, karena pak Misan dianggap paling paham ‘itu’ nya,” papar sumber.
Hal ini, lanjut sumber, tentu saja membuat anggota DPRD DKI Jakarta resah dan pada akhirnya akan mengambil jalan masing - masing.
“Salah kalau dewan itu diperlakukan dengan arogan. Jangan dia pikir teman - teman fraksi akan mengikuti kemauan pribadinya saja. Kita ini bicara soal kemajuan partai, bukan kepentingan pribadi,” ucap sumber.
Seterusnya sumber memprediksi, suara Demokrat Kebon Sirih bakal pecah. “7 suara buat Ancah, kemungkinan 3 buat Ariza, itu pun kalau yang 3 tidak memilih abstain,” ujarnya.
Sayangnya, hingga berita ini dilansir, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso belum bisa dihubungi, upaya konfirmasi dan klarifikasi melalui sms dan tlp belum mendapat tanggapan apapun.