.png)
RADAR NONSTOP - Pasien Corona di DKI Jakarta terus meluas. Desakan agar ibukota segera dilakukan karantina atau lockdown lokal terus mencuat.
Beberapa kepala daerah dari Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Tengah hingga Jawa Timur berharap ada kebijakan pemerintah pusat untuk membatasi pergerakan di ibukota.
Seperti diberitakan, surat Anies Baswedan untuk melakukan karantina DKI Jakarta ditolak pemerintah pusat. Bahkan, pembatasan keluar masuk bus antar kota antar provinsi (AKAP) juga dibatalkan oleh Kemenhub.
BERITA TERKAIT :Pramono-Doel Menang Quick Count, Anies Ajak Warga Kawal Suara
Pram-Rano 1 Putaran Tapi Ada Yang Mau Nyodok Afar Pilkada DKI 2 Putaran
Sementara Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah pusat sudah siap untuk menerapkan karantina wilayah di DKI Jakarta. Hal itu seiring pesatnya penyebaran virus corona atau Covid-19 di Jakarta.
Menurut dia, dana yang akan digelontorkan demi kebutuhan masyarakat pada saat karantina wilayah di Jakarta sudah dihitung oleh beberapa pihak terkait.
"(Untuk kebutuhan dana), sudah dihitung dari pak Gubernur Anies Baswedan dan ibu Menkeu Sri Mulyani tadi malam," ujar Luhut pada telekonferensi di Jakarta, Selasa (31/3/2020).
Luhut juga memastikan tidak akan masalah mengenai pelebaran defisit APBN karena dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) sudah diatur mengenai budget defisit APBN selama 3 tahun ke depan.
"Jadi 2020, 2021 dan 2022, nanti baru setelah itu kembali ke 3%. Dan dana pemenuhan kebutuhan itu dari macam-macam," ungkap dia.
