.png)
RADAR NONSTOP - Partai Gerindra mengakui jika Pilpres 2019 mendatang adalah pesta demokrasi terberat. Salah satu faktornya, pengerahan kepala daerah secara massif oleh petahana.
Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dukungan yang diberikan para gubernur, bupati, wali kota kepasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)- Ma’ruf Amin merupakan tantangan terberat pihaknya.
Meski, Wakil Ketua MPR RI ini mengaku ada beberapa bupati yang diusung kubu Prabowo tak berani menyatakan dukungan ke Prabowo-Sandi.
BERITA TERKAIT :Sekjen DPR (Indra) Bolak-Balik Diperiksa KPK, Dugaan Cawe-Cawe Vandor Di Parlemen?
Gerindra Dorong Ridwan Kamil, Muzani & Dasco Beda Pilihan?
"Terus terang ini adalah bobot terberat beliau (Prabowo) menjadi calon presiden," kata Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10)
Lebih lanjut, Muzani pun berharap pasangan Jokowi - Ma'ruf tak memakai cara saat konstestasi Pilpres 2009, calon petahana waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengerahkan kekuatan kepala daerah. "Dulu 2009 tidak ada pengerahan bupati, wali kota, gubernur semasif seperti sekarang ini," tuturnya.
Ditambah, kata dia, beberapa lembaga survei dan media juga tidak bersedia kerja sama dengan kubu Prabowo. "Rata-rata mereka menyatakan keberatan dengan alasan satu dan lain hal," tandasnya.
Puluhan kepala daerah menyatakan mendukung Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019. Untuk tingkat gubernur saja, sebanyak 15 orang telah menyatakan mendukung Jokowi. Sisanya adalah para bupati dan wali kota di Indonesia.
Di antara kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru-Mawardi Yahya, Gubernur Papua Lukas Enembe.
Ada 10 kepala daerah di Sumatera Barat menyatakan mendukung Jokowi. Mereka yakni Wali Kota Solok Zul Elfian, Bupati Solok Gusmal, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Mentawai Yudas dan Wali Kota Bukittinggi Ramlan.
