Ketika Para Senior Demokrat Ribut Soal AHY Jadi Ketua Umum?

RADAR NONSTOP - Jalan terjal nampaknya akan dialami oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat (PD) yang beken disapa AHY itu mulai diungkit oleh para seniornya. 

Beredar kabar, kalau sebagian kader dan senior PD akan mendesak kongres luar biasa (KLB). Para senior dan kader yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) PD pada 2019 sempat mendesak agar digelar KLB.

Diketahui, sejumlah politikus senior PD menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menkum HAM Yassona Laoly. Mereka menanyakan perihal surat keputusan (SK) AHY sebagai Ketum PD.

BERITA TERKAIT :
Pra MLB PBNU Sudah Kelar, Siapa Paling Kuat Kuasai Nahdliyin?

---

Ketua KPU Jakarta Nangis, Benarkah Wahyu Banyak Ditekan?

---

"Itu memintakan pendapat beliau (Luhut) sebagai sesepuh, dianggap orang yang punya pemikiran luas tentang bagaimana aset nasional Partai Demokrat ini ke depan gitu," kata salah satu politikus senior PD, Subur Sembiring, saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).

"Sehubungan dengan SK AHY yang tidak terbit juga sebagai ketua umum partai karena tidak bisa memenuhi administratif yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Nomor 38 tahun 2017 13 ayat 3 itu," tambahnya.

Subur mengatakan pertemuan dengan Luhut itu pada Senin (8/6) sore. Subur mengaku disarankan Luhut menemui Menkum HAM Yasonna untuk membahas SK AHY hasil Kongres PD pada bulan Maret lalu.

"Artinya dia memberikan saran coba ke tempat Menkum HAM, jadi kan diajak bagaimana sebenernya duduk permasalahannya sehingga jalan keluarnya bagaimana, gitu saja," ujar Subur.

Subur mengaku, apakah harus kongres luar biasa lagi atau gimana? "Kalau tidak, kan kepemimpinan nasional PD ini kan DPP-nya kosong. Itu kira-kira isinya," ucap Subur.

Subur menepis anggapan bila ada campur tangan Luhut dan Yasonna ke dalam tubuh PD. Dia mengatakan hanya ingin meminta padangan soal legalitas AHY selaku pimpinan tertinggi PD.

"Itu kan saran yang baik itu. Jadi bukan ada ikut campur, bukan begitu, salah itu. Dia saya mintakan pendapat, ya kan wajar sebagai orang tua, kan dia sebagai menteri Menko bukan menyangkut tugas, tapi menyangkut konsultasi. Biasalah," imbuhnya.

Subur Sembiring merupakan bagian dari FKPD PD bersama dengan Henkcy Luntungan, Murtada Sinuraya, Akbar Yusuf Siregar, Suryadi, Sahat Saragih, dan Mustika Karim. 

Sebelumnya, AHY resmi menjadi Ketum PD 2020-2025 pada Maret lalu. Ia menggantikan ayah kandungnya, SBY.

AHY terpilih secara aklamasi oleh seluruh peserta Kongres di JCC Senayan, Jakarta. Wartawan tidak diperkenankan meliput proses musyawarah tersebut.

Sementara PD menepis jika yang menemui Luhut Binsar Pandjaitan adalah pendiri partai. Para politikus senior itu disebut juga tidak menjadi pengurus partai.

"Mereka bukan sesepuh Partai Demokrat. Dan mereka ke sana bukan atas nama Partai Demokrat atau mewakili Partai Demokrat. Pengurus pun bukan. Subur Sembiring itu juga bukan pendiri Partai Demokrat. Tidak ada nama yang bersangkutan di Akta Pendirian Partai," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan dilansir detikcom, Selasa (9/6/2020).

"Itu kan Menkum HAM sudah bicara, bahwa (SK) sudah ditandatangani beliau dua minggu yang lalu," ujarnya.

Ossy pun mengaku tidak tahu-menahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan antara Subur Sembiring dkk dengan Luhut. Ia menegaskan internal Demokrat baik-baik saja di dengan kepemimpinan AHY.

"Kita nggak paham apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Yang pasti Partai Demokrat baik-baik saja di bawah kepemimpinan AHY. Pemegang kekuasaan tertinggi Partai Demokrat adalah Kongres, dan kami telah lakukan pada tanggal 15 Maret 2020, di mana AHY terpilih secara aklamasi sebagai Ketum," tegas Ossy.