Selasa,  21 May 2024

Diduga Terkait Proyek 2017, Dua Mantan Wakil Ketua DPRD Bekasi Kabarnya Dipanggil Kejagung RI

YUD
Diduga Terkait Proyek 2017, Dua Mantan Wakil Ketua DPRD Bekasi Kabarnya Dipanggil Kejagung RI
Ilustrasi/Net

RADAR NONSTOP - Dugaan kasus korupsi dalam Skandal Mega Proyek Pembangunan Multiyears pada Tahun Anggaran 2017 saat ini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung RI kabarnya menyeret Anggota Legislatif.

Informasi yang didapat, hari ini, Rabu (10/6/2020), dua mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi di panggil Kejaksaan Agung RI terkait hal itu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung RI), Hari Setiyono mengatakan belum bisa memberikan informasi lantaran pihaknya saat ini masih dalam proses penyelidikan.

BERITA TERKAIT :
M2 Vs Tri Makin Keras, Eks Koruptor Mejeng Di-Baliho Dan Si Pelit Kasak-Kusuk
Rumah Mewah Bak Istana Milik Tersangka Kasus Timah Di Serpong

"Mohon maaf, masih proses penyelidikan. Jadi belum bisa kami sampaikan," singkat Hari Setiyono kepada wartawan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Bekasi Widodo Indrijantoro, hingga berita ini dirurunkan, belum memberikan tanggapan apapun.

Diketahui sebelumnya, proyek Pembangunan Multiyears pada Tahun Anggaran 2017 ramai disoroti, Adapun proyek kegiatan tersebut diantaranya;

1. Proyek pembangunan gedung teknis bersama, yang terdiri dari perencanaan DED, Jasa Konsultansi ANDALALIN, Jasa Konsultansi AMDAL, jasa Konsultansi manajemen konstruksi dan pelaksanaan pembangunan, total pagu anggaran sebesar Rp 73, 6 miliar.

2. Proyek Pembangunan kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL. ANDALALIN, dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan proyek lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 20,3 miliar 

3. Proyek Rehabilitasi Lapas Bulak Kapal, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi ANDALALlN, Perencanaan teknis, manajemen konstruksi, serta pelaksanaan lanjutan pembangunan khusus tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 83, 8 miliar 

4. Proyek Pembangunan RSUD Pelayanan Paru, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL dan ANDALALIN, sampai pelaksanaan Ianjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 70 miliar, dan terakhir 

5. Proyek Pembangunan Kantor Imigrasi, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi AMDAL, ANDALALIN dan manajemen konstruksi serta proyek pembangunan Ianjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 33,1 miliar.

#Bekasi   #Kejagung   #DPRD   #