Pengusaha Gaun Pengantin Desak Pemprov DKI Izinkan Gelar Resepsi

RADAR NONSTOP - Asosiasi Pengusaha Perlengkapan dan Gaun Indonesia (APPGINDO) mendesak pemerintah untuk segera mengizinkan resepsi pernikahan.

Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pihaknya mengaku rugi hingga Rp 300 miliar per bulan karena tidak diperbolehkannya resepsi pernikahan.

"Kerugian nya sampai ratusan miliar. Karena dari seluruh industri wedding itu per bulan ada 300 miliar. Total uang yang beredar itu di atas 5 triliun setahun, saat ini sudah berhenti. Karena tadinya satu vendor sepekan bisa 2 sampai 3 kali, sekarang sudah shutdown," ujar Ketua Umum APPGINDO, Andie Oyong, di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Selama PSBB, akunya, pemerintah hanya membolehkan upacara pernikahan dengan pembatasan peserta sampai 30 orang saja. Namun, jelasnya, industri pernikahan paling potensial ada di sektor resepsi pernikahannya sehingga bisa menyumbangkan pendapatan daerah.

"Yang kami harapkan dari industri resepsinya. Karena kalau acara akad nikah kan tidak banyak vendor yang terlibat ya. Tapi kalau industri resepsinya, begitu ada kesempatan dibuka, maka teman-teman akan jalan roda perekonomian nya. Bukan hanya Industri Catering dan dekorasi tapi sampai yang ke daerah petani bunga, peternakan, itu akan tergerak perekonomian nya," katanya.

Dia pun mengaku telah menyiapkan protokol kesehatan untuk industri pernikahan di Jakarta. 

Dalam kesempatan ini, pihaknya beraudiensi dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta agar industri pernikahan kembali bergeliat.

Protokol kesehatan itu dibuat untuk menghadapi kenormalan baru bagi industri pernikahan, mulai crew wedding organizer, make up, acara penjemputan, bridal dan jas, florist, akad nikah, crew vendor, tamu resepsi, catering, cake service hingga operator dan entertainment crew.

"Untuk protap kita dah usulkan, nanti kita share. Bagaimana sebuah resepsi di gedung, di hotel, catering, decoration dan sebagainya, akan ada protap agar semua aman," ucap Ketua Dewan Penasehat APPGINDO, Albert Indra.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengatakan, PSBB masa transisi ini sangat memungkinkan untuk diizinkannya beroperasi kembali industri pernikahan. 

Pihaknya akan mengusulkan hal itu kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar roda perekonomian industri pernikahan kembali bergeliat.

"Saya akan usulkan sama gubernur, karena rencananya akhir bulan ini akan memperlebar pertama kapasitas dari 50 jadi 75%, kemudian jenis usaha yang boleh dibuka bertambah. Kita usulkan nanti WO ini boleh dibuka dengan sarat protokol kesehatan dilakukan, kawinnya lebih teratur," kata Taufik.

Menurutnya, pembatasan untuk industri pernikahan dilakukan karena banyak resepsi pernikahan di kampung-kampung tidak mengindahkan protokol kesehatan. Dia berharap, APPGINDO pun turut serta menyosialisasikan protokol kesehatan bagi masyarakat di perkampungan secara masif

"Kan akhir bulan akan ada evaluasi, nanti kita usulkan agar WO ini dibuka. Kan pnyebaran Covid-19 sudah melandai. Kalau soal positif atau reaktif bertambah itu karena usaha pemerintah aktif melakukan uji swab. Insyaallah kalau Rt nya akhir bulan sampai 0,5 saya kira makin dibuka lebar jenis usaha yang boleh dan kapasitas, karena ini juga perlu lah untuk income DKI," jelasnya.