Diduga Bendera PDIP Dibakar, Hasto: Akan Tempuh Jalur Hukum

RADAR NONSTOP - PDIP bakal menempuh jalur hukum atas dugaan pembakaran bendera partai berlambang banteng gemuk moncong putih itu saat unjuk rasa terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

PDIP memandang Indonesia merupakan negara hukum. "Karena itulah, PDI Perjuangan dengan tegas akan menempuh jalan hukum. Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu malam.

Hasto menuturkan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sangat menyesali aksi anarkistis yang dilakukan oknum-oknum tak bertanggung jawab itu.

BERITA TERKAIT :
Ruud Van Nistelrooy Cetak Rekor Sempurna

---

Wakil Ketua DPRD Kab Bekasi Dibui, Kader PDIP: Kita Pesta Bung Leman Diborgol

---

Hasto mengingatkan bahwa PDIP merupakan partai politik yang militan dan memiliki kekuatan akar rumput yang selalu didedikasikan untuk bangsa.

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," jelas dia.

Hasto menyatakan bahwa PDIP saat ini fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan pandemi Covid-19.

PDIP bahkan mendukung penuh penanganan Covid-19 lewat infrastruktur partai yaitu legislatif, eksekutif dan para kadernya.

Adapun berkaitan dengan proses pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, sikap PDI Perjuangan sejak awal menegaskan, mendengarkan aspirasi rakyat dan terus mengedepankan dialog.

“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," kata dia.

Hasto menyatakan bahwa Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam dan sangat majemuk.

"Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dan lain-lain. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi," pungkas Hasto.